oleh

Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

RADARNTT, Jakarta – Dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2019 pada Hari  Rabu–Kamis, 4–5 Desember 2019, bertempat  di Hotel Borobudur, Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak KKP mengundangan peserta Rakornas yang terdiri dari para Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelayanan Teknis, Kementerian Lembaga, Dekan Fakultas, Asosiasi dan Mitra Kerja.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan sangat berpeluang didayagunakan untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konsep Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau- pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan dikembangkan sebuah sistem dan pola yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya manusia sebagai basis pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu, yang akan menjadi episentrum pengelolaan sumber daya laut khususnya pada bidang penangkapan, budidaya, dan technopark.

Untuk menunjang berkembangnya bidang-bidang usaha tersebut khususnya dalam menjaga ketersediaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan, maka upaya konservasi menjadi bagian integral dari pengembangan sentra kelautan dan perikanan rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.

Secara konseptual, SKPT terdiri dari 4 (empat) komponen pokok, yaitu; (1) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana; (2) pengembangan kelembagaan; (3) pengembangan bisnis kelautan dan perikanan; dan (4) pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Staf Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NTT, Seprianus Seru Making mengatakan, kegiatan Rakornas ini amat penting untuk menyusun rencana strategis kerja yang terukur dan sistematis untuk lima tahun ke depan yang menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan terkini di sektor maritim.

“Kita siap hadiri Rekornas dan menjadikan NTT sebagai sub poros maritim Indonesia bagian selatan,” ungkap Robin Making sapaan karibnya, Selasa (3/12/2019) siang via seluler.

Ia menegaskan provinsi NTT memiliki potensi yang besar di sektor kelautan dan perikanan namun belum dikelola maksimal karena berbagai hambatan klasik yang tak kunjung terselesaikan.

“Kita punya banyak masalah di sumber daya manusia, peralatan, teknologi yang belum disentuh secara baik,” demikian tegas putra Lembata.

Oleh karena itu, kata Robin Making, forum Rakornas bisa menetapkan garis besar kebijakan strategis pembangunan dan pengembangan sektor maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat, khususnya provinsi NTT. (TIM/RN)

Komentar