oleh

Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH
Jakarta) kembali menerbitkan Catatan
Akhir Tahun (Catahu) 2019. Catahu
disusun sebagai bentuk akuntabilitas LBH
Jakarta kepada publik khususnya kepada
klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas
Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL),
volunteer dan para donatur LBH Jakarta
yang selama ini mendukung LBH Jakarta
untuk memberikan layanan bantuan
hukum stuktural kepada masyarakat miskin
buta hukum dan tertindas.

“Reformasi Dikorupsi, Demokrasi
Direpresi” dijadikan tema Catahu untuk
memotret situasi sepanjang tahun 2019
ini. Setelah 21 tahun reformasi, demokrasi
kita mengalami kemunduran signifikan.
Pemilu 2019 menjadi Pemilu ‘terburuk’
Indonesia pasca reformasi yang berhasil
‘menipu’ dan ‘menumbalkan’ rakyat
serta semakin mengokohkan hegemoni
oligarki dan partai politik. Terjadi anomali
dalam demokrasi di Indonesia. Tuntutan
Reformasi sebagai pegangan konsolidasi
demokrasi tidak lagi dipedomani. Justru
semangat yang tertuang dalam tuntutan
reformasi pelan tapi pasti dikorupsi. Pemilu
sebagai satu-satunya alat yang berfungsi secara periodik untuk terus menghidupkan harapan rakyat dalam masyarakat demokratis dengan memilih wakilnya yang dipercaya, menghukum partai dan politisi yang dianggap buruk ternyata tidak berfungsi secara substantif. Pemilu secara formal berjalan namun tidak seiring dengan harapan pemilik kedaulatan. Jokowi yang terpilih kembali sebagai Presiden nampak melangkah menjauhi demokrasi, melupakan janji penegakan HAM, melemahkan mimpi pemberantasan korupsi negeri ini. Ruang publik yang semakin hari semakin menyempit menandai mandeknya konsolidasi demokrasi Indonesia pasca 21 tahun reformasi. Ancaman terhadap matinya demokrasi sudah di depan mata. Pilihannya dua, kita diam pasrah atau bergerak melawan?

Harapan begitu tinggi ketika Jokowi terpilih sebagai presiden 2014-2019. Sosok pemimpin sipil dengan visi nawacita yang menjadi janji kampanyenya membuat banyak orang terbuai. Di bawah kepemimpinannya, konsolidasi demokrasi pasca Reformasi diharapkan semakin solid. Besarnya dukungan yang diberikan membuatnya menang dari Prabowo Subianto, seorang Jenderal Orde Baru yang dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penculikan aktivis. Namun, apa yang terjadi setelah lima tahun pertama Pemerintahan Jokowi? Yang dikatakan tidak seperti yang dilakukan. Janji kampanye nawacita dengan mudah dilupakan. Demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang, kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata.

Tanda-tandanya jelas, ruang-ruang kebebasan sipil sedikit demi sedikit mulai ditutup. Kemerdekaan berekspresi, berpikir, berpendapat, dan berorganisasi terancam. Dimulai dengan RUU Ormas, penerapan pasal makar, maupun UU ITE untuk para pengkritik, aktivis di berbagai daerah diteror, dikriminalisasi, bahkan dibunuh, hidupnya pasal penghinaan terhadap penguasa dan berbagai pasal yang mengancam kemerdekaan sipil di RKUHP. Legislatif dan Presiden kebut-kebutan untuk mengesahkan revisi UU KPK yang memangkas berbagai kewenangan penting lembaga anti rasuah tersebut. Aksi mahasiswa dan pelajar direpresi aparat kepolisian dengan brutal dengan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan diburu seperti kriminal. Termasuk terus tergerusnya ruang hidup rakyat dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang tak berpihak pada kepentingan rakyat.

Merujuk fakta yang terjadi selama lima
tahun terakhir, disandingkan dengan
satu visi nawacita Presiden Joko Widodo,
terdapat inkonsistensi antara janji politik
dengan realitanya. Dalam dokumen
nawacita, Jokowi berkomitmen untuk
melaksanakan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya. Ada janji
untuk melindungi anak, perempuan dan
kelompok marginal, harapan membangun
politik legislasi yang kuat pemberantasan
korupsi, penegakan HAM, perlindungan
lingkungan hidup dan reformasi lembaga
penegakan hukum. Namun, apa yang
terjadi bertolak belakang. Susunan kabinet
menempatkan jenderal yang diduga pelaku
pelanggar HAM sebagai menteri strategis.
Kasus pelanggaran HAM masa lalu terhenti
di Jaksa Agung berlatar belakang politik.
Impunitas terjaga, kasus pelanggaran HAM
semakin masif terjadi, tanpa penyelesaian. Meski korupsi di mana-mana, lembaga
pemberantasan korupsi justru dilemahkan
dengan seleksi pimpinan KPK yang tidak
kredibel dan revisi undang-undang yang membuat KPK kehilangan berbagai kewenangan penting dan independensinya. Muncul UU dan RUU yang mempersempit ruang kemerdekaan warga dalam hak sipil politik dan mendiskriminasi perempuan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam RUU KUHP. Di akhir periode kepemimpinannya sebagai Presiden, terjadi atraksi liar penyusunan undang-undang yang ugal ugalan yang mengabaikan partisipasi dan kritik publik. Di saat yang sama, kritik dan demonstrasi disikapi aparat kepolisian dengan kriminalisasi dan represi.

Terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Tuntutan Reformasi sebagai pegangan konsolidasi demokrasi tidak lagi dipedomani. Justru semangat yang tertuang dalam tuntutan Reformasi pelan tapi pasti terus dihilangkan. Wacana amandemen konsitusi untuk mengembalikan kewenangan MPR dan menghilangkan Pemilukada menjadi hal serius yang akan segera terjadi, semakin menguatnya militerime di semua lini. Kini, jabatan publik yang mestinya diisi oleh pakar di bidangnya diisi oleh polisi dan tentara, tak ubahnya di masa ABRI sebelum Reformasi. Mandat Reformasi untuk pemberantasan korupsi dikebiri dengan pelemahan KPK.

Berbagai peristiwa di sekitar Pemilu menunjukan dengan gamblang bahwa Reformasi telah dikorupsi oleh kekuatan oligarki. Kedaulatan rakyat dimanipulasi untuk legitimasi kekuasaan oligarki. Demokrasi di ujung tanduk dan kita sedang ditarik kembali ke masa otoritarian yang mendewakan stabilitas, keamanan, dan investasi yang untuk itu tak soal mengabaikan hukum dan hak asasi manusia (rule of law).

Drama Pilu Pemilu dan Bersatunya Oligarki

Pemilu 2019 sejatinya adalah pesta oligarki. Arena oligarki mengelabui rakyat untuk berkuasa. Jokowi dan Prabowo berperan sebagai artisnya masyarakat yang harus membayar tiket dan mengorbankan tenaga, harta, harmoni sosial, bahkan nyawa. Pesta diakhiri dengan berbagi kue, bukan untuk rakyat tapi untuk para oligark. Semua yang menjadi panitia seremoni pemenang mendapatkan bagian, partai, pengusaha, tim sukses, dan para pemuja.

Kalau kemenangan Jokowi di Pemilu 2014 diidentikkan dengan kemenangan rakyat, meskipun faktanya tidak. Kini, terpilihnya kembali Jokowi menjadi presiden justru identik dengan kemenangan oligarki. Entah Jokowi atau Prabowo, keduanya disokong  oleh kekuatan besar oligarki. Dana kampanye dan aktor pendukung keduanya menunjukkan dengan jelas hal tersebut. Pemilu 2019 menjadi Pemilu terburuk  Indonesia paska Reformasi yang berhasil ‘menipu’ dan ‘menumbalkan’ rakyat serta semakin mengokohkan hegemoni oligarki dan partai politik. Pemilu nampak sebagai  sistem transaksi yang dibangun sedemikian rupa untuk memenangkan oligarki. Dalam Pemilu kali ini, rakyat dibukakan matanya tentang betapa buruknya etika politik politisi negeri ini. Rekam jejak tidak perlu dipusingkan, janji politik yang belum ditunaikan mudah saja langsung dilupakan. Apapun caranya, yang penting pencitraan dan menang. Untuk meraih kuasa, masyarakat dipecah belah sedemikian hebat dengan sentimen ras maupun agama. Bukan hanya dimobilisasi dengan provokasi isu agama, rakyat dikorbankan nyawanya. Demo 21-22 mengakibatkan 10 nyawa melayang sia-sia tanpa diungkap siapa pelakunya. Ratusan orang ditangkap  dan puluhan dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Yang berbeda dituduh makar dan dipenjarakan. Hukum menjadi alat kekuasaan.

Independensi aparat penegak hukum menjadi soal. Polisi nampak bergerak menjadi alat kekuasaan dan diduga memainkan peran untuk kemenangan calon. Buzzer dikerahkan untuk membentuk persepsi publik dan membiaskan informasi. Hoax bertebaran meracuni pikiran rakyat. Warga negara berubah menjadi warga dunia lain, cebong dan kampret yang saling menghina, menghujat di dunia maya maupun nyata. Kritik golongan putih sebagai bagian dari suara kritis (berbeda) dari masyarakat mendapatkan stigma dengan berbagai label.

Pemilu 2019 ditutup dengan kejutan yang tak banyak dibayangkan orang. Jokowi merangkul lawan politiknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Dua calon presiden yang sebelumnya saling menjatuhkan kini berpelukan. Partai ‘penentang’ satu persatu dirangkul dan mendapatkan posisi. Akibatnya, konfigurasi politik menunjukkan hegemoni pemerintah  berkuasa tanpa oposisi yang memadai. Ini  alarm bahaya demokrasi. Terlebih, tak ada visi hak asasi manusia, tak jelas mimpi pemberantasan korupsi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Yang terjadi justru kita kembali dibawa ke era stabilitas ekonomi dan keamanan dengan narasi radikalisme dan represifitas aparat sebagai alatnya. Lantas, bagaimana masa depan demokrasi dan rule of law kita?

Demokrasi dan Rule of Law dalam Represi

Situasi kemunduran demokrasi dan rule of law tak hanya dialami Indonesia. Kemunduran demokrasi yang seiring dengan melemahnya performa negara hukum dan kebebasan sipil kini terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Rakyat Indonesia seperti halnya warga dunia di berbagai negara yang hari ini masa depan demokrasinya sedang diuji. Ada yang mampu mempertahankan demokrasi sebagai tatanan politik terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan namun tidak sedikit yang mengalami seetback kembali ke rezim otoritarian.

Demokrasi di Indonesia ke depan akan
menghadapi situasi sulit, dan jika tidak
ada gerakan korektif rakyat, bukan tidak
mungkin Indonesia akan kembali ke masa
kelam rezim Orde Baru. Demokrasi hanya
akan menjadi konsep di atas kertas tanpa
mampu dijalankan atau bahkan lebih buruk
kembali menjadi rezim otoriter. Dampaknya
fatal, penegakan hukum dan hak asasi
manusia tidak akan dapat dijalankan. Rezim otoriter tidak mengenal persamaan di muka hukum dan prinsip perlindungan hak asasi karena pada dasarnya rezim otoriter adalah rezim yang memonopoli kekuasaan dan keadilan dengan mengabaikan hak asasi manusia.

Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat adalah subyek yang sangat berkepentingan terhadap masa depan pengelolaan negara ini. Masa depan demokrasi kita tergantung pada partisipasi aktif kita sebagai warga. Ada beberapa agenda penting untuk segera dilakukan: 1). Sikap tegas dari masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan terhadap situasi hari ini bahwa demokrasi dan bangunan negara hukum kita sedang dalam bahaya dan pemerintah hari ini tidak sedang menjalankan agenda demokratisasi sebagaimana mandat Reformasi namun justru mengkorupsi amanat reformasi. 2) Konsolidasi masyarakat sipil untuk bergerak mengawal kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan melalui berbagai alternatif advokasi sebagai bentuk koreksi atau anti tesis dari situasi hegemonik hari ini. Tidak cukup hanya di media sosial tanpa membuat gerakan konkrit bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengoreksi problem sosial politik dan hukum hari ini. 3) Kesadaran politik dan hukum warga harus diperkuat melalui pendidikan kritis yang kreatif dan inovatif memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 4). Harus lahir narasi baru mengenai harapan masyarakat sipil tentang masa depan demokrasi dan rule of law di Indonesia. Gerakan politik rakyat mesti lahir untuk mengawal agenda masyarakat. 3) Harus ada evaluasi terhadap sistem kepartaian dan pemilu kita. Partai sebagai organ esensial bagi demokrasi justru tidak disentuh paska Reformasi, akibatnya partai sebagai alat untuk menjaga demokratisasi justru menjadi ruang bagi oligarki untuk merampok kedaulatan rakyat. 4) Menguatnya militerisme harus segera  disikapi secara serius khususnya untuk kembali mendorong demokratisasi di sektor keamanan dan pertahanan melalui reformasi Kepolisian dan TNI.

Hari ini peran aktif masyarakat sipil untuk
memfasilitasi gerakan bersama dengan
berbagai elemen sangat diperlukan untuk
melawan oligarki dan ancaman kembalinya
rezim otoritarian. Bersama masyarakat
sipil yang lain, LBH Jakarta sebagai salah
satu organisasi masyarakat sipil memiliki
tanggungjawab moral untuk mengambil
peran tersebut seperti halnya inisiatif
fungsi lokomotif demokrasi yang pernah
diambil LBH-YLBHI di era Orde Baru.

Komentar

Jangan Lewatkan