oleh

Rendah Realisasi Belanja APBD Bisa Melimpah “Silpa”

RADARNTT,  Kupang – Kondisi realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai 11 Oktober 2019 baru mencapai 57% lebih atau 43% lebih belum terserap, bisa dipastikan melimpah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada akhir tahun anggaran.

Demikian disampaikan Dosen Ilmu Pemerintahan Unika Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek pada akhir Oktober kemarin.

“Dengan sisa hari kerja maksimal 40 hari sampai tanggal 15 Desember maka susah digenjot penyerapan anggaran belanja. Tanggal 15 Desember dalam tiap tahun anggaran sudah finalisasi dokumen dan pembayaran 100 persen proyek-proyek dengan mitra pemerintah,” tegasnya.

“Bila sampai akhir oktober belum mencapai 60 persen penyerapan maka proyek fisik infrastruktur sulit dicapai penyerapan 100 persen dengan sisa hari kerja yang ada,” ungkap Ola Hurek.

Dia menyarankan langkah terpenting dan mendesak yang segera dilakukan Pemerintah Provinsi NTT adalah melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan OPD guna mendata secara riil capaian fisik tiap OPD. Koordinasi yang dilakukan tersebut,  kata Ola Hurek,  perlu menghimpun dan mengidentifikasi berbagai faktor untuk dapat dicarikan solusi terbaiknya.

Hal senada disampaikan Ekonom Erse Perseferanda bahwa untuk belanja tidak langsung tidak menjadi masalah karena sudah dialokasikan dan akan dibelanjakan pada waktunya seperti gaji dan lainnya.

“Yang menjadi masalah adalah anggaran belanja lansung yang baru terserap 47 persen atau 53 persen belum terserap,” ungkapnya.

Khusus belanja langsung, kata Erse,  perlu dicermati karena waktu untuk merealisasikan belanja tinggal 2,5 bulan. “Jangan sampai terjadi inkonsistensi dimana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Menurut Erse Perseferanda,  pencairan anggaran belanja langsung untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan dan lainnya agar dilaksanakan sesuai perencanan, karena jika tidak maka output yang dihasilkan tidak sesuai standar karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan alur waktu yang telah ditetapkan.

“Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah harus menjamin bahwa anggaran yang dibelanjakan memenuhi aspek ekonomis, efisien dan efektif,” tekannya.

Selain itu, kata Erse,  pemerintah harus memperhatikan output dan outcome agar uang rakyat yang dibelanjakan tidak menjadi mubasir. “Kita berharap anggaran belanja yang tersedia dapat terserap sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar