oleh

Revisi Undang Undang KPK Memasung Upaya Pemberantasan Korupsi

RADARNTT, Kupang – Ketua PMKRI Cabang Maumere Santu Thomas Morus, Mario Fernandez mengatakan pengesahan revisi Undang Undang KPK oleh DPR dan Pemerintah merupakan upaya pelemahan terhadap KPK dan sama sekali tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat Indonesia.

Revisi ini justru memasung upaya KPK dalam memberantas korupsi, tegas Mario saat aksi kerakyatan yang digelar PMKRI Se-Indonesia di depan POLDA NTT, Kupang Senin, 24/09/2019.

Ketika ditanya awak media mengenai pernyataan Pengurus Pusat PMKRI Santu Thomas Aquinas bersama Cipayung Plus Nasional yang mendukung Revisi Undang Undang KPK, “PMKRI Cabang Maumere menyatakan, secara internal PMKRI memiliki otonomi cabang dan sikap PP PMKRI tidak selamanya menjadi representasi cabang. Sejalan dengan ini, pandangan berbeda berkaitan dengan Revisi Undang Undang KPK, saya menilai sudah sewajarnya menjadi suara Pengurus Pusat PMKRI dengan dasar kajiannya,” ungkap Mario.

Dia menegaskan bahwa PMKRI Maumere mengultimatum Presiden Jokowi agar menolak pengesahan Revisi Undang Undang KPK, apabila tidak ditanggapi maka seruan PMKRI Maumere yang tergabung dalam Aksi Kerakyatan bersama menyatakan dengan tegas kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari Kursi Presiden.

Pantauan media, massa aksi tersebut melibatkan 11 cabang PMKRI terdiri dari Cabang Kupang, Cabang Kefa, Cabang Atambua, Cabang Malaka, Cabang Alor, Cabang Maumere, Cabang Ruteng, Cabang Tambolaka, Cabang Yogyakarta, Cabang Merauke dan Cabang Mataram. (Epek/RN)

Komentar