oleh

Stanis Stan Desak Bupati Mabar Duduki Pantai Pede

RADARNTT, Labuan Bajo – Calon Bupati Manggarai Barat, Stanislaus Stan yang maju melalui jalur independen mulai buka suara terkait dengan nasib Pantai Pede yang terus diperdebatkan soal statusnya. Dalam pernyataannya, pria yang akrab disapa Stan ini menjelaskan bahwa status Pantai Pede itu tergantung sikap Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula.

Menurutnya, hal tersebut merujuk pada UU no 8 tahun 2003 dan hal itu adalah UU khusus. “Tidak ada peraturan lain yg bisa mengabaikan Amanat UU itu. Artinya… dalil apapun dari pemprov/gubernur..tidak bisa dibenarkan. Itu hanya butuh keberanian seorang bupati. Jika bupati punya political will untuk itu… tinggal duduki saja pantai pede. Buat keputusan Bupati bahwa Pantai Pede adalah ruang publik atau dijadikan Taman Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Stan melalui pesan singkat WhatsApp (Kamis, 06/06/2019).

Dia menjelaskan, Taman Bhinneka Tunggal Ika yang dimaksud bertujuan menjadikan Pantai Pede sebagai sebuah ruang dimana kemajemukan akan terawat di sana. Hal itu lantaran tempat tersebut menjadi taman rekreasi publik yang selalu dan sering saling bertemu. Karena itu, Stan mendorong Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula untuk mengambil alih pengelolaan Pantai Pede. Sikap Bupati Mabar untuk merebut Pantai Pede merupakan sikap yang didasar pada keputusan UU no 8 tahun 2003 yang bersifat khusus.

Sementara itu, terkait dengan kondisi Pantai Pede yang disuguhkan dengan tumpukan sampah, Stan meminta pemerintah untuk membuat regulasi dan sosialisasi. “Saya kira ini sampah bersumber dari laut yah. Jangan lupa bahwa sumber penghasil sampah di laut ada dua kemungkinan. Pertama, Bersumber dari masyarakat penghuni pulau pulau sekitar Labuan bajo. Kedua, Pihak pihak yg beraktivitas di laut (kapal wisata dan juga kapal penumpang) kalau bicara masyarakat pulau, saya kira jika mereka merasa mendapat sesuatu dari industri pariwisata ini, maka soal sampah pasti mereka juga tertib, tentu dengan sosialisasi dan juga regulasi yg mengatur semua sanksi,” ujarnya.

Namun, lanjut Stan, masyarakat harus merasa ada dampak positif dari kepariwisataan (wisata bahari). “Siapa yang lebih bertanggung jawab untuk sampah laut? Saya kira pemerintah pusat. Karena komodo serta aset lain ( keindahan ikan dan terumbu karang ) dikuasai oleh BTNK. Dive & snorkling spot mayoritas ada di dalam kawasan TNK,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah pusat juga harus memikirkan dampak lain dari massifnya aktivitas di Perairan Komodo. Termasuk masyarakat yang juga menjadi korban lahan pencaharian mereka dipersempit. Setiap wisatawan yang melakukan aktivitas dive dan snorkling diharapkan bisa membayar extra ke BTNK. “Sebelumnya Diver 60.000 /org/hari.
Snorkeler = 20.000/org/ hari. Dan semua itu disetor ke pusat. Jadi tidak fair jika kemudian sampah di pantai ditimpakan semua tanggung jawabnya ke pemkab Mabar. BTNK juga harus ikut bertanggung jawab. Namun tentu pemkab juga harus bertanggung jawab. Karena endingnya semua sampah itu dibawa oleh arus laut dan terdampar di pantai sekitar Kota Labuan Bajo,” ujarnya.

Stan menawarkan dua solusi dalam penanganan sampah yakni;
1. Harus ada dinas khusus untuk kebersihan kota (darat dan laut)
2. Mendesak BTNK untuk ikut mendanai dalam rangka pemenuhan anggaran untuk mengatasi sampah laut. Jadi mesti ada kapal khusus yg harus dimiliki oleh BTNK untuk angkut sampah dari kapal-kapal wisata dan juga dari pulau yang berpenghuni .

“Khususnya pulau yang berada di dalam kawasan TNK. Selama ini… sebenarnya Mabar hanya berpura- pura bangga dengan keberadaan Komodo sebagai icon utama dan juga wisata bahari. Padahal semua duit dari komodo efect dan wisata bahari..semua dikuasai pemerintah pusat(BTNK) tapi soal sampah laut.. semua seolah olah tanggung jawab pemkab,” ujarnya. (RIO/SET/R-N)

Komentar