oleh

Tarif BPJS Kelas III Batal Naik

RADARNTT, Jakarta — Tarif pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III (tiga) batal dinaikkan dan akan tetap menggunakan tarif lama yakni sebesar Rp 25.500.

Hal ini berdasarkan hasil rapat antara Komisi IX DPR RI dengan pihak BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Tarif pengguna BPJS Kesehatan kelas III, jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, batal dinaikkan karena akan dibayarkan dengan memanfaatkan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS).

“Hasil rapat kemarin dengan Menkes dan Dirut BPJS sepakat jika selisih kenaikan tarif bagi kelas III akan dibayar pakai Dana Jaminan Sosial,” ujar Laka Lena, Selasa (17/12/2019).

Sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, jelasnya, meski tarif baru tetap berlaku pada 1 Januari 2020 nanti, namun untuk kelas III akan dibayarkan oleh surplus dana jaminan sosial.

Dengan adanya keputusan tersebut, ungkap Laka Lena, maka peserta kelas III tetap membayar di angka Rp 25.500 per bulannya.

“Selisih atau sisa dari Rp 42.000 sebagaimana tarif dalam Perpres untuk peserta kelas III dibayarkan dengan memanfaatkan surplus DJS. Ya seperti subsidi silang,” jelas Laka Lena.

Seperti diketahui, per 1 Januari 2020 Pemerintah akan memberlakukan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Dilansir kompas.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Selama ini, subsidi pemerintah hanya untuk peserta BPJS kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada 96 juta peserta BPJS kategori PBI yang disubsidi oleh pemerintah.

Anggaran total yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi itu pada tahun 2019 senilai Rp 41 triliun. (ND/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan