oleh

Terkait Pemberhentian Karyawan, Begini Penjelasan Mantan Direktur PDAM Rote Ndao

Foto: Mantan Direktur PDAM Rote Ndao Ir.Yahya B.F Sodak

RADARNTT, Ba’a – Sudah tiga pekan polemik pemberhentian karyawan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rote Ndao- Provinsi NTT menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat maupun karyawan sendiri yang mana terkait nama-nama tenaga pegawai 80% maupun tenaga kontrak dinilai diberhentikan dengan alasan perampingan dan rasionalisasi tenaga kerja.

Ditemui dikediamannya (Sabtu, 14/09/2019) mantan Direktur PDAM Rote Ndao Ir. Yahya B.F Sodak secara gamblang menjelaskan munculnya SK 101 dan 102 itu pada saat pertemuannya dengan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Ketua Badan Pengawas dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan, dihadiri pula Asisten I dan Sekretaris Inspektorat serta hadir juga ketua Tim percepatan.

Sodak mengatakan, saat itu dirinya diundang rapat beserta seluruh perangkat struktural PDAM, tujuan dari rapat tersebut untuk membahas mengenai persoalan yang terjadi di PDAM.

“Waktu itu semula kita di ruang Sekda lalu pindah ke ruang Bupati, waktu itu Bupati tidak berada ditempat, disana ketua Tim Percepatan meminta keterangan dari pejabat struktural PDAM tanpa meminta konfirmasi kepada saya atau minta klarifikasi ke saya, paling tidak sebagai pucuk pimpinan waktu itu saya seharusnya menjelaskan duduk persoalannya, namun saya tidak diberi kesempatan. Sementara saya masih dalam status terperiksa oleh Inspektorat dan yang terakhir itu soal data, maka saya minta profil perusahaan Tahun 2018 untuk dikasih dan hasil pertemuan itu rekomendasinya karena kelebihan pegawai maka semua karyawan yang saya angkat sejak saya menjadi Direktur yakni 80% kebawah harus diberhentikan dengan alasan rasio karyawan terhadap pelanggan itu adalah satu berbanding seratus.”

“Jadi karena karyawan yang tenaga kontrak 40 ditambah dengan pegawai 80% berjumlah 17 orang, maka 57 orang harus diberhentikan.”

Ditambahkan Sodak, perintah saat itu kepada dirinya dan sebagai bawahan yang baik, Ia memerintahkan kepada Kabag Umum PDAM Rote Ndao Abdurahman Djawas untuk segera proses SK Pemberhentian tersebut. “Disamping itu setelah mereka kembali ke kantor Pak Abdurahman Djawas meminta rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, inti rekomendasi hasil pertemuan itu saya harus memberhentikan 57 karyawan dan ada 7 karyawan yang sementara terperiksa, dan sayapun diberhentikan. Setelah itu kita bubar dan saya menunggu Kabag Umum kembali membawa SK karena saya harus menyerahkan SK itu. Dalam perjalanannya SK itu waktu saya buat ditanya oleh Ketua Badan Pengawas PDAM Pak Leksi Foeh apakah didalam 57 orang itu terdapat pemilik sumber dan pemilik lahan yang dikasih untuk RES dan saya jawab Iya. Maka terbitlah SK 101 dan 102 yaitu 101 memuat tentang 40 orang tenaga kontrak dan 102 memuat tentang tenaga calon pegawai 80 %,” terang Yahya Sodak.

Selanjutnya diungkapkan, ketika Kabag umum PDAM Rote Ndao datang dengan membawa SK yang sudah diparaf dan sudah dicap, Ia menandatangani SK tersebut dalam kondisi yang dilematis saat itu, kemudian dirinya pergi ke ruang sekda untuk mengucapkan terimakasih. “Karena sudah bersama-sama kurang lebih 4 Tahun dan tentu sebagai orang yang beradab yang paham tentang etika tentunya saya tahu bahwa saat itu saya sudah dibuang atau dieliminasi.”

Sementara saya pulang dan beristrahat kurang lebih pukul 17:30 datanglah Kabag Teknik PDAM dan kawan-kawan membawa produk SK 102 yang didalamnya memuat pemberhentian terhadap 10 orang tenaga calon pegawai 80 % dan 26 tenaga kontrak, jadi total 36 orang. Katanya atas petunjuk ketua badan pengawas dan harus segera ditandatangani.

“Karena dalam kondisi kekelahan dan dilematis dan mengantuk saya juga tidak tahu SK itu dibikin dimana tapi katanya sudah mendapat petunjuk dari ketua badan pengawas dan sepengetahuan sekda maka saya disuruh segera tandatangan. Malamnya saya dihubungi oleh Kabag Umum PDAM Abdurahman Djawas mengatakan bahwa ada SK bodong, lalu pada Tanggal 27 Agustus 2019 saya sudah membatalkan pemberhentian seluruh karyawan dengan menerbitkan SK pencabutan yaitu SK 103 dan tanggal 30 agustus 2019 saya ajukan surat pengunduran diri dari jabatan direktur,” ungkap Yahya Sodak.   (TONY/SET/R-N)

Komentar