RADARNTT, Kupang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang menolak dengan tegas narasi kecurangan KPU dan Bawaslu dalam menjalankan Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hingga 22 Mei 2019.
Hasnu Ibrahim Ketua Umum PMII Kupang menjelaskan, PMII Kupang mendukung penuh KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.
Menurutnya, dua lembaga independen ini harus didukung secara penuh oleh lapisan masyarakat Indonesia, karena dalam kajian PMII saat ini KPU dan Bawaslu tengah dibawah tekanan elit politik.
PMII melihat KPU maupun Bawaslu terus diintrik oleh para elit politik kita. Sehingga narasi yang berkembang adalah KPU dan Bawaslu curang dalam menjalankan amanat pemilihan umum sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Hasnu menekankan, KPU dan Bawaslu sebagai dua lembaga independen negara jangan pernah takut dengan segala bentuk ancaman dan intrik politik yang sengaja dimainkan oleh kelompok orang tertentu atau calon pasangan calon (Paslon) tertentu, karena ini agak berdampak pada kurangnya kepercayaan publik terhadap kedua lembaga independen ini.
Sehingga PMII Kupang menegaskan kepada KPU tetap fokus pada proses perhitungan suara dan Bawaslu tetap fokus pada upaya pengawasan demi mendorong proses pemilihan umum secara serentak ini pada posisi Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
Silakan KPU dan Bawaslu menjalankan proses-proses yang masih tersisa ini dengan adil dan bersih. Kami sangat percaya terhadap KPU dan Bawaslu, dan tolong kepercayaan kami ini untuk dijaga, tegas Hasnu.
Adapun sikap yang perlu PMII tegaskan sebagai berikut :
1. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur ( NTT ) Khususnya dan Indonesia pada umumnya agar tidak terjebak dalam narasi Kecurangan yang dibangun oleh elit politik.
2. PMII Kupang memberikan apresiasi positif terhadap KPU dan Bawaslu Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
3. Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi pemilu yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei Mendatang.
4. Menolak dengan tegas segala bentuk people power yang akan berkembang di Nusa Tenggara Timur (NTT), karena bagi PMII Merupakan suatu bentuk gerakan yang sangat inkonstitusional, yang selama ini sengaja di dengungkan oleh elit tertentu dan akan berdampak pada retaknya hubungan horizontal antar sesama rakyat Indonesia. (UMBU/SET/RN)
Komentar