oleh

TPDI: PPK Komodo Bisa Menjadi ‘Monster’ Yang Menakutkan

Foto: Petrus Selestinus Koordinator TPDI

RADARNTT, Labuan Bajo – Lamban dan lalainya proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Komodo membuat Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus bersuara. “Jika perilaku petugas PPK sudah tidak sejalan dengan tugas yang dipercayakan UU kepada PPK. Mereka (PPK, red) seolah-olah menjadi momok bagi caleg-caleg karena ditangan PPK-lah pemilu ini berjalan secara jujur atau penuh tipu daya,” ujarnya Petrus kepada radarntt.co (Kamis, 02/05/2019).

Ia menjelaskan, sebagai panitia pemilihan tingkat kecamatan, PPK seharusnya bisa memberi rasa aman dan nyaman bagi semua caleg dan bagi KPU apalagi pada saat yang sama terjadi desakan yang masif untuk dihentikan penghitungan suara karena ada dugaan pelanggaran hak-hak para caleg.

Menurutnya, kedepan pemerintah harus mengubah sistem dan cara kerja PPK, karena hampir semua caleg melihat petugas PPK ini sebagai ‘monster’ yang menakutkan yang bisa membuat hilang, berkurang dan bertambahnya suara seorang caleg secara melawan hukum. Namun, kata dia, hal itu menjadi tanggung jawab PPK dan KPU.

Kejadian di Manggarai Barat dimana meskipun batas waktu untuk pleno sudah lewat dari 2 hari namun PPK belum mau lakukan pleno, maka hal itu telah menimbulkan kecurigaan yang sangat beralasan bahwa PPK diduga sedang melakukan transaksi jual beli suara caleg-caleg yang kalah termasuk caleg yang partainya diprediksi tidak lolos PT 4%, karena pencuriannya lebih aman, imbuh Petrus.

Bawaslu melalui Panwas Kabupaten Manggarai Barat tidak boleh bersikap menunggu laporan atau pengaduan, melainkan Bawaslu harus turun langsung untuk menemukan dugaan pelanggaran oleh petugas PPK terutama transaksi jual beli suara caleg yang tidak lolos atau yang lolos dibuat untuk tidak lolos atas dasar tawaran uang besar.

Tim dibidang hukum Relawan Harimau Jokowi ini berharap agar kedepan, negara harus menjamin aparat yang ditempatkan sebagai petugas pemilu adalah terdiri dari orang orang yang punya integritas moral. “Jangan tempatkan petugas PPK yang berkarakter pencuri, karena hal itu merusak sendi sendi demokrasi yaitu pemilu yang jujur dan bermartabat,”  tandas Petrus Selestinus. (RIO/SET/RN)

Komentar