oleh

Tuba Helan: Kebijakan Sophia dan Kelor Perlu Didukung Landasan Hukum 

-News-644 views

RADARNTT, Kupang – Banyak kebijakan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang perlu didukung dengan landasan hukum yang tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Tegas Pakar Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Yohanes G. Tuba Helan, SH., M.Hum, saat menjadi Nara Sumber Diskusi Akhir Pekan (Dian) di Sekretariat Komite Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Liga Mahasiswa NasDem, Sabtu, (10/8/2019).

“Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih banyak yang perlu didukung dengan landasan hukum yang tepat. Kalau aturan Pemprov saat ini yang perlu didukung ialah ‘Sophia’, dimana musti memiliki landasan hukum yang tepat”, ungkap Tuba Helan.

Karena, lanjut Tuba Helan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 tahun 2013 Pasal 8 mengatur tentang kewenangan melakukan produksi minuman beralkohol yang hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selebihnya, kata Tuba Helan, Provinsi yang lain perlu mengatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Menurut Tuba Helan, minuman beralkohol tradisional menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol khas NTT merupakan produk hukum yang tidak punya dasar hukum. “Harusnya diatur dengan Perda Kabupaten/Kota”, tegas Tuba Helan.

“Sebagai contoh di Kota Kupang untuk mengakomodir Perpres Nomor 74 ini, diatur dalam Perda jadi Pemerintah menurut saya masih keliru mengeluarkan Pergub Nomor 44 tahun 2019”, ujar Tuba Helan.

Tuba Helan menekankan agar kebijakan lainnya seperti Kelor juga harus segera terealisasikan pasarannya dan juga produk aturan yang tepat supaya bisa dijalankan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat. Pengembangan kelor, lanjut Tuba Helan, dari hulu sampai hilir perlu didesain ke dalam RPJMD, dan program kegiatan perangkat daerah dengan dukungan kebijakan anggaran.

“Pemerintah provinsi saat ini sangat tepat untuk mengangkat sumber-sumber daya alam menjadi ekonomi lokal cuman pemerintah provinsi harus mengaturnya dalam aturan yang tepat dan sesuai landasan hukum yang berlaku”, imbuh Tuba Helan.

Dia juga menyarankan pemerintah bisa membangun komitmen masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes), sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah tepat mengatur salah satu unsur dana desa dikembangkan dalam BumDes.

“Kalau saja kebijakan kelor dan sophia bisa dikembangkan ke BUMDes di desa-desa saya kira akan sangat menopang ekonomi masyarakat di desa”, pungkas Tuba Helan.

Sementara itu, Ketua Liga Mahasiswa NasDem NTT Periode 2019-2023, Yoan B. Wujo Niron mengatakan agar kebijakan Gubernur sangat penting untuk didukung dalam aspek hukum yang kuat, berdasarkan diskusi tentunya kami inginkan Pemprov bekerja maksimal dengan aturan yang ada sebab akan sangat keliru jika aturan hukum diabaikan.

“Kami juga ingin mendorong bahkan selalu ingin bersinergi bersama Pemerintah Provinsi agar terus berupaya menghasilkan produk aturan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat karena masalah kemiskinan, kesehatan, ekonomi dan pendidikan menjadi sorotan utama dalam kurun waktu 5 tahun terkahir dimana NTT selalu mendapat urutan terbelakang”, tegas Niron.

Untuk itu, kata Niron, sebagai bagian integral dari masyarakat, Liga Mahasiswa NasDem siap bersinergi dan selalu untuk bahu-membahu mengatasi masalah di provinsi tercinta ini.

“Karena kami sadar betul peran ini harus melibatkan lintas sektoral dan stakeholder supaya dapat menegaskan visi dan misinya Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini terwujud dimasyarakat secara pasti dan tepat sasaran”, pungkas Niron.

Dia menerangkan bahwa kegiatan Dian merupakan progam tetap dan rutin Liga Mahasiswa NasDem, yang dilakukan setiap bulan agar dapat melahirkan gagasan-gagasan dari pemikiran yang tepat terhadap isu-isu dan masalah yang strategis untuk direspons ke depan. (Agst/RN)

Komentar