oleh

Tuba Helan: Revisi Undang Undang KPK Tidak Sah Secara Formil

RADARNTT, Jakarta – Secara formil tidak sah karena Revisi Undang Undang KPK diputuskan dalam rapat paripurna yang tidak memenuhi kuorum. Secara materi akan melemahkan KPK karena ada pengawas, izin penyadapan dan SP3. Demikian tegas Pakar Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, John Tuba Helan.

Menurut Tuba Helan pengesahan revisi undang undang KPK sangat dipaksakan, pembahasan pun dilakukan dalam tempo yang singkat seolah-olah sedang dalam situasi darurat.

“Memang dipaksakan dari kehadiran anggota dewan di paripurna hanya 107 orang dari total 560 orang,” kata Tuba Helan, Rabu (18/9/2019) pagi.

Dikatakannya rapat paripurna tidak memenuhi kuorum tetapi keputusan tetap diambil. Dan dalam revisi memasukan poin pengawas, izin sadap, SP3 dan status kelembagaan sebagai eksekutif dalam penegakan hukum akan memperlemah KPK.

Namun, bagi Tuba Helan, masih terbuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat undang undang itu ke Mahkamah Konstitusi. “Masyarakat bisa gugat produk undang undang itu yang terlihat sangat dipaksakan dan bertabrakan dengan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. Sebagaimana diatur dalam undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif sangat menyayangkan proses revisi undang undang KPK tidak melibatkan pihaknya, bahkan draft revisi pun tidak pernah mereka dapatkan meskipun telah meminta kepada pihak Menteri Hukum dan HAM.

“Saya bersama pak Agus Raharjo dan staf hukum pernah datang ke pak Yasonna untuk meminta materi revisi undang undang itu tapi tidak diberikan dengan alasan sudah cukup masukan dan pembahasan dan nanti akan diundang oleh DPR di panja,” ungkap Laode di Acara Mata Natjwa, Rabu (18/9/2019) malam.

Pengalaman tahun 2016, kata Laode, saat awal dirinya masuk KPK juga ada isu revisi undang undang dan DPR mengundang KPK dan semua pimpinan bersepakat mengutus dirinya memenuhi undangan itu.

Situasi setelah pengesahan revisi undang undang KPK oleh DPR, berbagai elemen masyarakat terus mendatangi Kantor KPK melakukan unjuk rasa. Ada kelompok yang menyatakan menolak dan ada yang menyatakan menerima. (TIM/RN)

Komentar