oleh

Tujuh Unit Roda Empat Biro Umum Masih Dikuasai Pensiunan

RADARNTT, Kupang– Diketahui terdapat tujuh unit kendaraan bermotor roda empat pada Biro Umum Setda Provinsi NTT masih dikuasai pegawai yang telah pensiun.

Menurut hasil pemeriksaan fisik dan dokumen penggunaan kendaraan bermotor roda empat diketahui bahwa sebanyak 71 unit digunakan untuk operasional Biro Umum, sedangkan tujuh unit senilai Rp. 713.449.999,- dikuasai oleh pihak lain yaitu oleh pegawai yang telah pensiun.

Rincian kendaraan yang dikuasai pegawai yang telah pensiun, sesuai laporan BPK adalah sebagai berikut.

Toyota Rush 1,5 G (DH 577 AW) tahun perolehan 2011 senilai Rp. 220.049.999- dikuasai Lay Djara Njora.

Toyota Kijang Super KF 80L (DH 139 WA) tahun perolehan 2000 senilai Rp. 75.000.000,- dikuasai Wili Paga.

Toyota Kijang KF 80 (DH 268 BA) tahun perolehan 1999 senilai Rp. 75.000.000,- dikuasai Leonard Ota.

Daihatsu Hiline GTS/F69 (DH 164 BA) tahun perolehan 1998 senilai Rp. 50.000.000- dikuasai ibu Agus.

Toyota Kijang KF 50 (DH 753 KA) tahun perolehan 1994 senilai Rp. 65.000.000,- dikuasai TH. Hermanus.

Toyota HJ 60 (DH 268 BA) tahun perolehan 1986 senilai Rp. 35.000.000,- dikuasai Musa Lay.

Toyota Rush GM/T tahun perolehan 2010 senilai Rp. 193.400.000,- dikuasai Siu Nau.

Menurut BPK kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Bidang Aset dan Kepala Biro Umum belum menginventarisasi bukti kepemilikan Aset Tetap Kendaraan yang ada dalam penguasaannya.

BPK merekomendasikan Gubernur NTT agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menarik kendaraan dinas yang dibawa para pegawai yang telah pensiun.

Kepala Biro Umum Setda NTT, Hali Lanang menegaskan bahwa secara teknis pihaknya sudah menyiapkan surat dan administrasi untuk eksekusi temuan BPK tersebut.

“Saya masih di Jakarta, tapi surat sudah kita siapkan dan sepulang ini akan eksekusi temuan BPK”, kata Hali Lanang via ponsel dari Jakatra, Kamis, (27/6/2019) pagi.

Menurutnya sejak jauh hari dan sudah berulang kali Sekretaris Daerah (Sekda) NTT meminta agar semua kendaraan dinas yang berada di tangan para pensiunan diserahkan, tapi mereka selalu beralasan dan meminta untuk masih dipergunakan.

“Kita sudah berulang kali surati mereka, tapi mereka selalu beralasan masih digunakan dan sebagai teman kita juga kadang memaklumi. Tapi dengan adanya temuan BPK ini kita akan segera eksekusi, karena di kantor pun masih kekurangan kendaraan operasional”, tegas mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan