oleh

Usai Konferensi Studi Nasional, 11 Cabang PMKRI Aksi Kerakyatan di Kupang

RADARNTT, Kupang – Merespons situasi politik bangsa dan negara akhir-akhir ini, sebelas Cabang PMKRI seluruh Indonesia menggelar aksi kerakyatan di depan Markas Polda NTT, Kupang Senin, (23/9/2019), usai kegiatan Konferensi Studi Nasional (KSN).

Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Cabang Kupang, Alexius Easton Ance sebagai koordinator lapangan aksi, dalam orasinya menilai bahwa revisi undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah upaya terstruktur, sistematis dan masif oleh oknum yang merasa diri dengan jabatannya terancam tidak leluasa untuk beraksi merampok uang negara.

Hal ini ditunjukkan semakin gencar penangkapan pelaku praktik korupsi oleh KPK disaat yang bersamaan lembaga Legislatif maupun Eksekutif terus bermanufer untuk merevisi undang undang KPK hingga disahkan pada tanggal 17 September lalu oleh DPR RI.

“Substansi dari revisi undang undang apapun itu mestinya merujuk pada upaya penguatan bukan pelemahan. Apalagi undang undang yang berwenang untuk memberantas praktik korupsi yang selama ini menjadi salah satu persoalan laten bangsa ini,” ungkap Alexius dalam orasinya.

Secara materil revisi undang undang KPK, menurut dia, berpotensi melemahkan dan merusak sistem pemberantasan korupsi yang sudah mulai berkembang baik di republik ini.

Upaya pelemahan terhadap kewenangan dan tugas KPK dalam agenda pemberantasan korupsi, lanjut Alexius, terlihat dalam draf revisi undang undang KPK, misalnya pada pasal 1 ayat 3, KPK berstatus sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip teori lembaga independen yang memisahkan lembaga penegak hukum dari cabang kekuasaan lainnya.

Lanjutnya, “pasal 1 ayat 6 yang mengatur pegawai KPK berstatus ASN, pasal ini sangat berpotensi mengganggu independensi pegawai KPK dalam menangani perkara. Lebih ekstrimnya lagi muatan pasal 37 yang mengatur tentang pembentukan dewan pengawas,” tegas Germas PMKRI Cabang Kupang tersebut.

Sementara itu Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, selaku koordinator umum aksi, Adrianus Oswin Goleng mengatakan koruptor mesti dilawan, diberangus dari tanah ini. Jangan sedikitpun memberi ruang kepada pencuri uang rakyat, mereka harus ditindak secara tegas.

“KPK yang kita harapkan guna menjawab gelisah publik atas korpusi justru diserang bertubi-tubi, serangan tajam menyasar jantung KPK,” ujar Oswin Goleng.

Menurut dia, rezim berupaya menekan dan melemahkan dengan memberi racun berupa revisi undang undang KPK yang berpotensi merusak sistem pemberantasan korupsi yang independen. Pasal revisi bukan suplemen guna memberi energi lebih bagi KPK, justru mematikan gerak langkah dengan adanya dewan pengawas, ijin penyadapan, pegawai KPK status ASN.

“Untuk itu segala bentuk kezaliman harus dilawan. Saatnya rakyat turun jalan, kita kawal dan lawan secara bersama terhadap upaya-upaya pelemahan terhadap KPK,” tegas Oswin Goleng.

Dia mengatakan pihak yang paling dirugikan dari praktek korupsi adalah rakyat sendiri. Pertanyaan revisi undang undang KPK untuk siapa, rakyat atau pejabat? Seperti ada kegelisahan sehingga begitu dipaksakan untuk merevisi.

“Bagi kami, kegelisahan ada ditubuh pejabat lebih khusus DPR dan pemerintah yang mana pelaku korupsi terbesar berdasarkan rilis KPK Juli 2019 ada di DPR dan DPRD berjumlah 255 kasus, 110 kasus ditubuh pemerintah dan berpotensi bertambah. Oleh karenanya kami menolak revisi undang undang KPK dan mendesak presiden yang terhormat segera menerbitkan Perppu. Inilah salah satu cara untuk menyelamatkan KPK,” tegas Oswin Goleng.

Dalam orasinya ia mengatakan kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) se-Indonesia menyatakan sikap:

  1. Menolak rancangan undang undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang berpotensi dapat memberangus sistem demokrasi di Republik ini.
  2. Menolak hasil revisi undang undangnomor 30 tahun 2002 tentang KPK karena kami menilai produk hukum hasil revisi undang undang KPK terlalu premature baik Formil maupun Materil
  3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Perppu terkait hasil revisi KPK nomor 30 tahun 2002
  4. Mendesak DPR RI untuk memperkuat lembaga kepolisian dan kejaksaan, sehingga dapat bersinergi dengan KPK untuk mencegah korupsi dengan cara merevisi undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor
  5. Kami mengecam atas upaya pemberangusan dan pengekangan demokrasi dan upaya pelemahan terhadap lembaga komisi pemberantasan korupsi yang berbenturan dengan salah satu semangat reformasi yaitu menumpas segala macam bentuk praktik korupsi di NKRI.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan delegasi PMKRI seluruh Indonesia dalam aksi tersebut. (EPEK/RN)

Komentar