oleh

Wakil Ketua KPK : Media Pemerintah Penting untuk Mengelola Isu di Media Sosial

RADARNTT, Jakarta – Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan pentingnya media milik lembaga/kementerian di era digital 4.0. Media lembaga bisa dijadikan alat untuk mengcounter isu yang mana kerap disalah artikan di media sosial.

Hal itu disampaikan Laode saat menjadi pembicara di acara Festival Media Digital Pemerintah 2019 di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Acara ini mengusung tema ‘Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital untuk Transparansi Informasi Layanan Publik’.

“Bahwa media website lembaga sangat diperlukan di era informasi saat ini, banyak fakta dipelintir dan disalahgunakan,” kata Laode M Syarief.

Laode bercerita admin website milik KPK pernah di sidang kode etik karena salah typo saat menyebarluaskan informasi melalui media sosial twitter. Disitu, bagi Laode, sangatlah penting peran media lembaga pemerintah untuk publik

“Oleh karenanya KPK dengan adanya website sangat terbantu. Bila perlu dalam beberapa bahasa karena website resmi diakses berbagai negara. Pengelolaan media sosial juga perlu, di KPK admin medsos pernah mendapat sidang etik terkait typo di twitter hingga membuat gaduh,” ucapnya.

Lewat acara ini yang dihadiri Humas seluruh lembaga/kementerian pemerintah, salah satu Divisi Humas Polri yang diwakili oleh Kabag Yaninfo Biro PID Divisi Humas Polri, Kombes Tjahyono. Laode berharap Humas pemerintah bisa saling bertukar pemikiran agar pengelolaan media pemerintah bisa dimasifkan.

“Maka para pegiat medsos pada hari ini agar dapat saling bertukar pemikiran dan tips – tips sehingga dapat saling belajar dan mengembangkan kemampuan bermediasosial,” jelasnya.

Kondisi faktual di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, ditemukan banyak pemerintah Kabupaten belum memaksimalkan website Humas, rata-rata tidak ada update informasi bahkan ada yang belum memiliki website. Padahal keberadaan media website Humas akan sangat membantu penyebarluasan informasi kepada masyarakat. (TIM/RN/ humas.polri.go.id)

Komentar