oleh

WALHI Dukung Gubernur NTT Tertibkan Kawasan Pesisir Teluk Kupang

RADARNTT, Kupang – Demi keadilan antar generasi dalam mengakses keindahan alam yang nyaman dan sehat, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendukung niat Gubernur NTT melakukan penertiban kawasan pesisir Teluk Kupang dan berharap segera menjadi kebijakan.

Demikian tegas Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, dalam pers rilis ke radarntt.co, Senin (5/8/2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan tidak boleh ada bangunan di ruang sempadan pantai, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Menurut ketentuan Undang-Undang, wilayah sempadan pantai hanya diperuntukan untuk dua hal yakni kawasan konservasi dan kepentingan publik.

Misalnya rekreasi Kupang WALHI menilai bahwa pengkaplingan yang marak terjadi di wilayah pesisir Teluk Kupang berdampak pada sulitnya akses masyarakat Kota Kupang ke wilayah pesisir serta wilayah kelola rakyat khususnya masyarakat nelayan yang tidak dapat diakses secara bebas.

Wilayah NTT yang kaya akan potensi laut tentunya perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga pesisir secara baik. Kebijakan yang memastikan bahwa pesisir wajib dijaga kelestarian dan dapat diakses semua orang terutama nelayan.

“Mental maritim perlu diciptakan dalam benak masyarakat NTT dengan dimulai membuka ruang publik seluas-luasnya bagi masyarakat sembari memastikan pelaksanaan konservasi dalam menjaga keberlangsungan wilayah pesisir”, kata Umbu Wulang.

Selain itu dalam temuan WALHI NTT, di Pesisir Kota Kupang semakin banyak ruang publik yang diprivatisasi. Padahal Kota Kupang sebagai Kota Pesisir seharusnya ruang publik daerah pesisir harus lebih banyak.

Berikutnya, setahun silam WALHI NTT pernah melakukan riset terkait banyaknya nelayan yang migrasi dari kawasan pasir panjang akibat dari kesulitan untuk mendapatkan ikan dan sekadar menambatkan perahu.

“Kepentingan bisnis pariwisata dan perhotelan sudah seharusnya tidak menghilangkan hak hak warga negara untuk mengakses ruang pesisir yang nyaman dan bersih”, tegas Umbu Wulang.

Hal hal negatif di atas juga telah menimbulkan potensi ketidakadilan antar generasi. Dimana generasi masa kini dan masa depan tidak memperoleh akses terhadap alam yang indah dan nyaman sebagaimana didapatkan oleh generasi sebelumnya.

Dalam temuan WALHI NTT misalnya, saat ini banyak sekali anak anak yang justru memilih mandi di kolam kolam renang sewaan karena merasa pantai sudah tidak nyaman dan layak lagi di Kota Kupang.

Padahal pada awal 90-an, pesisir kota Kupang masih ramai dikunjungi warga dan menjadi tempat mandi serta rekreasi. Oleh karena itu WALHI NTT menyampaikan beberapa hal yakni:

Pertama; Meninjau ulang semua perijinan di kawasan pesisir di Kota Kupang dan seluruh daerah di NTT yang masuk menjadi domain pemerintah provinsi.

Kedua; Tidak mengeluarkan ijin baru untuk pembangunan hotel dan kepentingan bisnis yang berpotensi terjadinya privatisasi dan mengakibatkan tertutupnya akses publik.

Ketiga; Meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk Mendorong pariwisata berbasis kerakyatan tidak hanya berbasis investor.

Keempat; Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kawasan pesisir yang sudah rusak.

Kelima; Meminta BPN untuk berhenti melakukan pengukuran dan pengesahan lahan lahan yang termasuk dalam kawasan sempadan pantai.

Keenam; Meminta pemerintah daerah di NTT untuk meniru niat gubernur dan mereplikasi sebagai kebijakan di daerahnya masing masing.

Demikian ungkapan keprihatinan lembaga non pemerintah yang fokus di bidang lingkungan hidup, dengan besar harapan kiranya didengar dan diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai masukan dan saran untuk perumusan kebijakan tata kelola lingkungan hidup khusus pesisir pantai di Teluk Kupang dan seluruh wilayah NTT. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan