oleh

WALHI NTT : Tidak Beralasan Relokasi Masyarakat Pulau Komodo

-News, WisBud-611 views

RADARNTT, Kupang – Wacana relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat tidak beralasan kuat dan tidak diterima publik. Relokasi merupakan kekeliruan besar yang dilakukan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Demikian tegas Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, dalam rilis tertulisnya, Kamis (1/8/2019).

Akhir-akhir ini, relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo menjadi ramai diperbincangkan, setelah wacana ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT. Relokasi ini bermula dari wacana penutupan setahun yang diingikan oleh Gubernur.

“Dari wacana ini kita tahu bahwa apa sebenarnya tujuan dari revitalisasi Pulau Komodo ini. Tentunya untuk kepentingan pariwisata yang menjadi mimpi besar Gubernur”, tegas Umbu Wulang.

Menurut dia, dengan mengeluarkan pernyataan itu saja tentu sudah salah. Karena berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2016 menjelaskan bahwa unit pengelolaan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada Taman Nasional Komodo.

“Penutupan pulau komodo dilakukan untuk menata ketersediaan pangan untuk komodo agar performa komodo tidak lemas lagi. Selain itu penutupan ini bertujuan untuk menata taman bunga agar terlihat lebih indah”, tandas Umbu Wulang.

Dengan dua alasan ini, kata dia, masyarakat dapat melihat secara jelas spiritnya bukan untuk pelestarian komodo, tetapi bagaimana menyiapkan komodo sebagai objek yang punya nilai jual untuk kepariwisataan.

Umbu Wulang menegaskan bahwa pernyataan Gubernur tentang penduduk liar adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan. Masyarakat yang hidup di pulau Komodo tentu tidak memiliki hak milik atas tanah sebab pulau komodo telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo (TNK).

Tetapi, kata dia, jika diurutkan ke belakang maka jelas bahwa sebelum penetapan TNK, pulau komodo merupakan hak ulayat masyarakat setempat. Setelah ditetapkan sebagai TNK, masyarakat yang menetap di pulau Komodo dianggap sebagai penduduk liar.

“Jika Gubernur merasa bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki hak maka negara sudah sepatutnya mencabut status kawasan TNK dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pemukiman masyarakat di dalam kawasan TNK itu”, tandas Umbu Wulang.

Dia mengingatkan pemerintah agar pelestarian komodo tidak perlu dilakukan dengan cara merelokasi masyarakat yang hidup di dalam pulau komodo, sebaliknya masyarakat harus menjadi benteng terdepan dalam upaya pelestarian komodo.

“Hal ini penting, sebab yang pertama, di NTT sendiri kita tidak memiliki ahli komodo. Namun masyarakat secara alamiah tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan komodo sehingga penting untuk peran serta masyarakat dalam pelestarian komodo”, tegasnya.

“Yang kedua adalah, selama ini masyarakat yang hidup dalam pulau Komodo tahu bagaimana hidup berdampingan dengan komodo. Berdasarkan historynya masyarakat pulau Komodo merasa ada hubungan antara manusia dan komodo sehingga mereka memperlakukan komodo dengan baik”, sambungnya.

Umbu Wulang menyarankan pemerintah agar wacana relokasi masyarakat yang hidup di pulau Komodo perlu dikaji lebih dalam. Sebab hal-hal yang selama ini mengganggu kelestarian komodo adalah hal-hal yang bukan berasal dari masyarakat. Justru hal-hal yang menggangu kelesatarian komodo selalu datang dari luar.

“Maraknya pembangunan pariwisata dan target kunjungan wisatawan yang begitu tinggi berpotensi menggangu kehidupan komodo. Sebab, komodo memiliki sifat soliter yang selalu ingin menjauhi keramaian atau dengan kata lain komodo akan merasa terusik jika ada keramaian”, tegasnya.

Selain itu, kata Umbu Wulang, maraknya penjualan komodo juga merupakan hal yang dapat mengaggu kelestarian komodo. Perjualan komodo yang disinyalir melibatkan jaringan internasional ini terjadi dari waktu ke waktu sehingga kita dapat menilai bahwa ada pembiaran terhadap aktivitas ini. Dalam hal ini tentu yang bertanggungjawab adalah TNK sebagai pengelola. Hal ini juga membuktikan bahwa pengelola TNK tidak serius mengurus TNK.

“Lalu apa alasan yang kuat untuk merelokasi masyarakat dari Pulau Komodo? Tentu tidak ada alasan yang dapat kita jadikan sebagai dasar dari kebijakan merelokasi penduduk masyarakat yang hidup dalam Pulau Komodo”, tegas Umbu Wulang.

Menurut dia, keberadaan komodo sampai hari ini adalah bukti bahwa, masyarakat pulau Komodo mampu hidup berdampingan bersama komodo dan mampu menjaga kelestariannya. “Kita tentu mendukung pelestarian komodo, tapi bukan model pelestarian  yang memutuskan hubungan antara manusia dengan alam yang kita inginkan”, pungkas Umbu Wulang.

Dilansir kompas.com, edisi Sabtu (3/2/2019), Staf Teknis Pengendali Ekosistem Hutan, TNK, Yunias Jackson Benu, mengatakan, populasi komodo cenderung normal dan stabil dalam empat tahun terakhir ini.

Setiap tahun, pihak TNK melakukan kegiatan monitoring populasi satwa komodo di 10 lokasi atau plot pengamatan permanen. Komodo tersebar di sejumlah pulau, seperti Pulau Komodo, Rinca, Padar, Gili Motang dan Nusa Kode.

Menurut Benu, dilansir kompas.com, batas normal atau stabil populasi komodo di kawasan TNK berkisar antara 2.000 ekor hingga 2900 ekor. Jadi dapat dikatakan populasi komodo hingga tahun 2018, masih stabil atau normal.

Meskipun jumlah populasi komodo stabil dan normal, tetapi perlu dilestarikan karena makhluk langkah. Namun, tegas Umbu Wulang, revitalisasi habitat komodo tidak dengan merelokasi masyarakat sebagai solusi, mestinya revitalisasi melibatkan masyarakat didalam penataan. Manusia melindungi binatang, bukan melindungi binatang daripada manusia. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan