oleh

Warga Translok Datangi DPRD Mabar, DPRD: Kadisnakertrans Jangan Nakal

RADARNTT, Labuan Bajo – Puluhan warga Transmigrasi Lokal (Translok), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mabar pada, Senin (04/02/2019) sekitar pukul 15. 00 Wita.

Mereka datang menemui DPRD untuk mengadu atas kebijak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Maksi Bagul yang mengeluarkan surat tentang 3 orang status warga Translok yang dicabut haknya dari Translok.

Perwakilan warga Translok, Yos Mbego menegaskan bahwa tidak ada pencabutan atas hak warga Translok. Menurutnya, keputusan Kadis Nakertrans Mabar, Maksi Bagul yang menyebut tiga orang warga Translok dicabut haknya dianggap sebagai keputusan yang keliru dan bertentangan dengan aturan tentang Transmigrasi.

“Apa dasar hukumnya dia mencabut hak warga. Jangan asal ngomong. Kalau tidak tahu aturan mendingan diam dan lebih baik dengar keterangan warga,” ujar Yos dengan nada emosi.

Untuk itu, ia meminta DPRD Mabar segera panggil Maksi Bagul untuk mengklarifikasi masalah ini. “Kami berharap DPRD segera panggil Kadisnakertrans Mabar untuk rapat dengar pendapat dengan warga,” ujarnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut ketua DPRD Mabar langsung perintahkan Sekertaris Dewan untuk membuat agenda rapat dengar pendapat (RPD) dengan warga. “Kita akan buat jadwal secepatnya dalam minggu ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Harun menegaskan bahwa Kadisnakertrans, Maksi Bagul hanya membuat keputusan berdasarkan alasan subjektif. “Saya menduga ini hanya alasan subjektif dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sertifikat itu menjadi milik dari Warga yang tertera di Sertifikat. Jadi saya tegaskan pernyataan sikap saya bahwa menurut saya alasan pak Kadis (Maksi Bagul, red) hanya alasan subjektif,” ujar Anggota DPRD Mabar Fraksi Partai Bulan Bintang.

Anggota DPRD lainnya, Belasius Jehanu juga menentang keputusan Maksi Bagul. “Saya mau tanya dulu Romanus Lalung ini punya sertifikat? Ya. Felisianus Ngada ini punya sertifikat? Ya. Saharudin Tendre punya sertifikat? Ya. Kalau begitu kenapa dicabut? Sertifikat itu bukti sah. Bukti kepemilikan itu adalah sertifikat. Jangan nakal. Kalau saya saya sudah mencium bau yang tidak enak sejak meninggalnya pak Tomas Subino,” ujar pentolan partai Hanura ini. (RIO/SET/RN)

Komentar