oleh

Ansy Lema Soroti Tujuh Hal ini saat Rapat Banggar

-News-424 views

RADARNTT, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, menyoroti tujuh poin penting saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup, pada Rabu, (24/6/2020).

“Saya menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup,” kata politisi muda yang akrab disapa Ansy Lema.

Berikut tujuh poin yang diangkat Ansy Lema dalam rapat Banggar:

Pertama, paradigma PNBP. PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan alam, yaitu PNBP Pertanian, PNBP Perikanan, dan PNBP Kehutanan harus menggunakan paradigma sustainability (keberlanjutan). “Segala pendapatan negara yang berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) harus mengutamakan aspek ekologis. Tidak boleh berdasarkan pada eksploitasi SDA,” tegas Ansy Lema.

Kedua, di sisi lain, pembuatan kebijakan pemerintah untuk menaikkan penerimaan PNBP dari sektor-sektor SDA harus menggunakan prinsip keadilan. Target meningkatkan PNBP tidak boleh mengorbankan aspek-aspek mendasar, seperti petani, nelayan, masyarakat sekitar hutan, sebagai kelompok kecil yang harus dilindungi, juga aspek kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga, maka itu, kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh KKP misalnya, dengan pemberian izin kapal cantrang ataupun pembukaan ekspor benih lobster perlu dilihat lebih jauh. Apakah kebijakan tersebut memberikan keadilan bagi kelompok nelayan kecil? “Jangan hanya memprioritaskan pada penerimaan Negara saja,” tegas Ansy Lema.

Keempat, sebetulnya, berapa potensi PNBP yang bisa didorong dengan adanya kebijakan cantrang dan ekspor benih lobster? Logikanya, ketika ekspor benih lobster dibuka, pasti akan ada perusahaan yang mengajukan permohan izin untuk bisa melakukan ekspor. Begitu pula ketika izin kapal cantrang dibuka. “Ketika ada izin yang diberikan, maka PNBP perikanan bertambah. Berapa hitung-hitungan potensi penerimaannya?,” tanya Ansy.

Kelima, sementara itu, selain perizinan, kementerian bisa mendorong penerimaan PNBP dengan melakukan pengawasan dan peningkatan kepatuhan. Misalnya, tahun lalu terdapat lebih dari 2.000 kapal-kapal yang belum memperpanjang izin, padahal izin mereka sudah expired. Pembenahan hal ini akan meningkatkan PNBP perikanan.

Keenam, jangan hanya berfokus pada ekstensifikasi perizinan, tetapi juga lakukan intensifikasi kebijakan yang sudah ada. Lakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang mengambil manfaat dari SDA. Jangan sampai SDA dikeruk dan dieksploitasi habis menuju kepunahan. Sebagai contoh, bisa dilihat dalam PNBP di sektor kehutanan. “Kontribusi hutan produksi terhadap ekonomi Indonesia menurun pada 2019. Dari PNBP, pada 2019 tercatat penerimaan negara Rp 2,73 triliun. Lebih kecil dari 2018 yang mencapai Rp 2,86 triliun,” imbuhnya.

Ketujuh, pemanfaatan kekayaan hutan harus dilakukan secara hati-hati. Mana hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai peningkatan penerimaan dan mana yang tidak, harus benar-benar diperhatikan. Penerimaan negara memang penting, tetapi aspek keberlanjutan alam kita sebagai tempat anak cucu kita hidup adalah pokok terpenting. “Bumi bukan milik generasi saat ini, tapi titipan anak-cucu,” pungkas Ansy Lema.

Dilansir Kompas.com, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyoroti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari eskpor benih lobster yang kecil. Sesuai PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea adalah Rp 250 per 1000 ekor benih lobster. Dua perusahaan pengekspor (eksportir) benih lobster, yakni PT ASL dan PT TAM mengekspor masing-masing 37.500 ekor dan 60.000 ekor benih lobster. Artinya, bila 37.500 ekor benih lobster dikali Rp 250 per 1.000 ekor, negara hanya menerima sekitar Rp 9.375 dari satu kali ekspor.

Sementara dari PT TAM, negara hanya menerima PNBP Rp 15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor. “PNBP ekspor bibit lobster Rp 250 per 1.000 ekor. Satu kali ekspor dapat satu bungkus rokok masuk ke rekening negara,” sentil Susi dalam unggahan di akun Twitternya, Kamis (25/6/2020).

Bahkan Susi membandingkan PNBP dengan harga rempeyek udang rebon. Menurutnya, PNBP tak lebih besar dari harga peyek udang rebon yang harganya sudah di atas Rp 1.000 per buah. “Harga peyek udang rebon satu biji saja tidak dapat itu Rp 1.000. Ini lobster punya bibit, lho,” sebutnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan