oleh

Apresiasi Capaian Pendapatan 96,28 Persen, Pemerintah Tingkatkan Kinerja Anggaran

-News-373 views

RADARNTT, Kupang – Apresiasi patut diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT yang berhasil mencapai realisasi pendapatan daerah sebesar 96,28 % atau sebesar Rp.5,354 triliun lebih dari target pendapatan daerah sebesar Rp.5,561 triliun lebih pada tahun anggaran 2019.

Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD NTT, Julius Uly saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, dalam rapat paripurna Senin, (22/6/2020) malam.

“Mencermati Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan Gubernur, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019,” kata Julius Uly. Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

Pertama, terkait capaian realisasi Pendapatan Daerah. Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa realiasi Pendapatan 96,28 % atau sebesar Rp.5,354 triliun lebih dari target pendapatan daerah sebesar Rp.5,561 triliun lebih, adalah capaian yang baik. Namun, secara khusus terkait PAD yang mencapai Rp 1,258 triliun lebih, kendati tampak meningkat dari capaian  tahun 2018 sebesar Rp 1,095 triliun lebih, namun masih di bawah target tahun 2019 sebesar Rp 1,345 triliun lebih, baik yang ditetapkan dalam APBD 2019 maupun dalam RPJMD 2018 – 2023.

Karena itu, kata Julius Uly, Fraksi Partai NasDem meminta keseriusan Pemerintah Provinsi untuk menata kembali dan mengoptimalkan seluruh asset dan sumber daya daerah Provinsi NTT untuk mendongkrak peningkatan PAD dari tahun ke tahun. “Apalagi di tengah tantangan kondisi pandemic covid-19 saat ini, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan; mengingat target PAD yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 cukup fantastic. Kita tentu optimistic, namun harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan dan kerja-kerja yang extra ordinary,” tegasnya.

Kedua, tekait capian realisasi Belanja Daerah. Fraksi Partai NasDem berpadangan bahwa realisasi 91,46 % atau sebesar Rp.5,277 triliun lebih dari target sebesar Rp.5,769 triliun lebih, adalah capaian yang cukup memuaskan, dan dengan ini memberikan gambaran penyerapan anggaran yang patut diapresiasi. “Kendati demikian, mencermati capaian realisasi masing-masing OPD, tampak penyerapan yang variatif, mulai dari  serapan di bawah 80 persen sampai di atas 90 persen,” kata Julius Uly. Karena itu, Fraksi Partai NasDem meminta perhatian Pemerintah Provinsi NTT untuk membenahi tata laksana pengelolaan belanja daerah, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang sudah direncanakan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan Belanja Daerah, lanjutnya, Fraksi Partai NasDem ingin memberikan catatan bahwasannya peningkatan Belanja Daerah dari tahun ke tahun tampak kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan kita. “Belanja Daerah bergerak naik signifikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, dari Rp. 1,148 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 5,277 triliun pada tahun 2019. Namun, angka kemiskinan kita berfluktuasi dalam persentase yang relatif kecil dari 21,77 persen tahun 2010 menjadi 20,62 persen tahun 2019. “Catatan ini disampaikan Fraksi selain mengingat target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD yang fantastik, 12 persen di akhir periode, tetapi yang terpenting bertujuan mendorong Pemerintah Provinsi mendesain kebijakan yang tepat, dengan program-program NTT Bangkit dan NTT Sejahtera secara tepat sasaran,” ungkap Julius Uly.

Ketiga, terkait capaian realisasi Pembiayaan Daerah. Dilaporkan bahwa per 31 Desember 2019, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 282,629 milyar lebih, meningkat Rp 69,834 milyar lebih dari SILPA tahun 2018. Kenaikan ini diperoleh dari realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 205,602 milyar lebih ditambah surplus sebesar Rp 77,027 milyar lebih.  SILPA tahun 2019 ini diakibatkan oleh adanya efisiensi belanja, sisa dana BOS, dan kegiatan yang tidak selesai sehingga dilanjutkan ke Tahun Ajaran 2020.

“Fraksi Partai NasDem menyampaikan apresiasi atas spirit efisiensi yang membingkai kerja Pemerintah Provinsi sehingga dapat menyisakan anggaran, dengan harapan hal ini tidak mengabaikan efektivitas kinerja demi pencapaian output yang berkualitas; juga bukan karena ketidakcermatan dalam perencanaannya,” tegas Julius Uly. Lanjutnya, Fraksi Partai NasDem menyayangkan adanya kegiatan yang tidak dapat diselesaikan yang menyebabkan SILPA. Hal ini harus menjadi perhatian dan catatan serius bagi Pemerintah Provinsi baik dalam perencanaan maupun dalam proses pelaksanan program dan kegiatan, sehingga tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang.

Pada prinsipnya, kata Mantan Sekda Kabupaten Sabu Raijua, bahwa APBD merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bingkai pemahaman ini,  “Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa dari sisi tata kelola administrasi keuangan secara patut dan taat pada ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi NTT sudah melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019 secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini dapat terlihat dari Laporan Hasil Pemiriksaan BPK yang sudah disampaikan kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT,” tandas Julius Uly.

Lenih lanjut dia mengatakan terkait LHP BPK, Fraksi Partai NasDem menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mampu diperoleh selama 5 tahun berturut-turut. Tentu, hal ini merupakan hasil pencurahan perhatian, upaya dan daya kerja terkoordinasi lintas bidang urusan secara administratif  maupun kinerja anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kendati demikian, berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pendoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, DPRD wajib melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK,” tegas Julius Uly.

Karena itu, sambungnya, berdasarkan LHP BPK dan berbasiskan Permedagri Nomor 13 tahun 2010, Maka Fraksi Partai NasDem mendesak Pemerintah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan