oleh

Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTT Bertindak sesuai Mekanisme Tata Beracara

-News-768 views

RADARNTT, Kupang – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan bertindak sesuai kewenangan yang diatur dalam mekanisme di tata tertib, kode etik dan tata beracara. Demikian tegas Ketua BK DPRD Provinsi NTT, John Elpi Parera.

“Kita tentu berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan DPRD NTT nomor 1, 2, 3 tahun 2019 tentang tata tertib, kode etik dan tata beracara BK DPRD NTT,” tegas Parera, ke media ini, Jumat (24/7/2020) via seluler.

Dijelaskannya, BK wajib memroses setiap laporan yang masuk. Melakukan penilaian, penelitian, penyidikan dan sidang-sidang untuk mengambil keputusan terhadap masalah dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan.

“Seorang Ketua DPRD sekalipun, jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo.

Terkait laporan Pemerintah Provinsi NTT ke BK DPRD NTT dalam hal dugaan pelanggaran kode etik oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi NTT, dia meminta agar tidak berpolemik di media, tetapi mari ikuti proses yang akan dilakukan di BK sesuai kewenangannya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unika Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek mengatakan, BK sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertugas menjaga kehormatan dan martabat DPRD, wajib menerima laporan. “BK wajib mempelajari, mendalami, menilai dan memutuskan apakah pengaduan/laporan masyarakat tersebut melanggar kode etik atau tidak,” tegasnya.

Menurut Ola Hurek, laporan ini rupanya buntut berkepanjangan dari pendapat akhir fraksi yang lalu. Namun, lanjutnya, Anggota DPRD secara individu maupun institusi punya hak imunitas sehingga pendapat akhir fraksi tidak mesti disikapi sebagai pelanggaran kode etik. Patut dilihat sebagai implementasi fungsi pengawasan DPRD.

“Dilihat dari perspektif hubungan kemitraan DPRD dengan pemerintah maka pendapat akhir fraksi itu mestinya patut diapresiasi, diterima dan disikapi, dipelajri mendalam dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD melalui jawaban pemerintah terhadap pendapat akhir fraksi,” tandas Ola Hurek.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang, Mel Benu menegaskan, secara prosedural dewan tidak perlu memperdebatkan hal laporan dugaan pelanggaran kode etik ke BK, karena masalah kode etik merupakan hukum yang berlaku dalam diri lembaga yang terhormat seperti DPRD sehingga hal itu tidak perlu dipublikasikan.

“Kalau menurut saya apabila tata mengatur demikian maka hal itu bisa benar. Akan tetapi hal itu secara prosedural dewan tidak perlu memperdebatkan hal itu sehingga dipandang remeh oleh masyarakat luas. Kode etik merupakan hukum yang berlaku dalam diri lembaga yang terhormat seperti DPR sehingga hal itu tidak perlu dipublikasikan,” pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan