oleh

Butuh Rapid Test Massal dan Gratis di NTT

-News-500 views

RADARNTT, Kupang – Untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat sebelum memasuki tatanan hidup baru atau ‘new normal’ perlu segera melakukan rapid test massal dan gratis bagi masyarakat.

Demikian hal ini ditegaskan sejumlah Anggota Komisi V DPRD NTT dalam RDP bersama Dinas Kesehatan NTT dan Direktur RSUD WZ Johannes Kupang, Senin (8/6/2020) pagi.

Menurut Politisi Partai Gerindra, Yan Piter Windi, rapid test bisa menjadi semacam survei untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, apakah masyarakat sehat atau sakit.

“Kita masih banyak daerah zona hijau, tetapi apakah memang tidak ada yang sakit atau karena tidak ada tes disana,” kata Yan Windi.

Politisi NasDem Kristien Samiyati Pati menambahkan, tes massal, bisa memberikan gambaran kondisi kesehatan masyarakat, dengan melakukan tes sesuai rasio jumlah penduduk yang ditetapkan WHO yaitu 1 : 1000 penduduk, asumsi jumlah penduduk NTT 5 juta jiwa maka setidaknya butuh tes bagi 5000 orang.

Demikian Politisi PDI Perjuangan, Emanuel Kolfidus juga mengusulkan rapid test massal perlu dilakukan kepada masyarakat sebelum memasuki era baru bersahabat dengan Covid-19.

Sementara itu, Politisi Golkar, Mohammad Ansor menekankan bahwa rapid test perlu dilakukan terutama di beberapa daerah yang ada kasus positif Covid-19 untuk mengecek tingkat penyebaran penularan.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere mengatakan, sosialisasi secara massal tentang new normal memang penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Domi Mere juga menyatakan sepakat untuk melakukan rapid test massal terutama untuk daerah yang sangat tinggi kasus transmisi lokal, bagaimana menghitung rasio tes disesuikan dengan kapasitas rapid test. “Ke depan rapid test dan APD untuk tenaga medis menjadi fokus pengadaan kita,” ujarnya.

“Terkait jumlah rapid test akan kita sesuaikan dengan ketentuan WHO. Kita juga diminta melakukan 25 ribu swab test reagen nPCR sesuai yang dijanjikan Dirjen Pemberantasan Penyakit Kemenkes RI. Jika ini direalisasikan maka akan lebih baik dan membantu kita. Namun masih dikoordinasikan untuk realisasinya dari pusat,” tegas Domi Mere. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan