oleh

Covid-19 Tunda Pilkada 2020

-News-1.443 views

RADARNTT, Kupang – Pemilihan kepala daerah definitif penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, namun yang jauh lebih penting adalah menyelamatkan nyawa manusia.

Karena sampai saat ini, kasus positif Covid-19 terus meningkat mencapai 240.687 kasus per 19 September 2020. Dan berpotensi menyebabkan klaster Pilkada dimana sudah ada sekitar 60 bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif dan penyelenggara, termasuk Ketua KPU RI Arief Budiman.

Hal ini disebabkan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, dan peraturan KPU oleh para pihak yang terlibat langsung dalam proses dan tahapan Pilkada.

Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengimbau KPU membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa di tengah pandemi Corona.

“Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu, ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” kata JK di sela-sela acara donor darah di gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020), dilansir detikcom.

JK meminta agar keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada kondisi saat ini. JK, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), mengimbau agar Pilkada Serentak ditunda dulu hingga vaksin virus Corona ditemukan.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), juga meminta agar Pilkada 2020 ditunda. Alasannya, Komite I DPD RI khawatir atas kasus virus Corona (Covid-19) yang masih terus meningkat di Indonesia.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Djafar Alkatiri mengaku permintaan penundaan itu merupakan keputusan bersama melalui keputusan Komite l dan disepakati di sidang paripurna. Komite I.

“Tidak ingin pilkada jadi penyebab munculnya klaster baru di Indonesia,” kata Djafar.

Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek menegaskan, penundaan Pilkada Serentak tahun 2020 tidak serta merta mengubah sistem pemerintahan di negeri ini.

Dijelaskannya bahwa regulasi pun membolehkan, Kepala Daerah yang telah habis masa jabatan ditunjuk penjabat kepala daerah sampai terpilih kepala daerah definit.

Sehingga Pilkada ditunda demi mencegah terjadinya ledakan kasus positif akibat kelalaian penerapan protokol kesehatan dalam proses dan tahapan Pilkada.

“Jangan sampai warga negara dikorbankan atau menjadi tumbal demi proses demokrasi seperti Pilkada ini,” tegas Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan