oleh

Dialog Bersama Gubernur NTT Bulan Juni, Jadi Akhir Konflik Besipae

-News-1.189 views

RADARNTT, Kupang – Ekeskutif Wilayah WALHI NTT, Umbu Wulang menegaskan, insiden yang terjadi di Besipae pada 12 Mei 2020 berakhir dengan terbangunnya dialog kondusif antara warga dan Gubernur. Dalam dialog tersebut, Gubernur menjanjikan akan ada pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan persoalan Konflik Lahan dan Hutan Adat antara Pemerintah Provinsi dan Masyarakat adat Pubabu pada bulan Juni 2020 mendatang.

“Kami mengapresiasi janji ini sebagai upaya persuasif yang baik dari Gubernur guna menyelesaikan konflik yang sudah terjadi sejak 2008 ini. Kami memandang momentum Bulan Juni adalah akhir dari konflik berkepanjangan selama 12 tahun ini,” tegas Umbu Wulang.

Terlepas dari insiden yang terjadi, kata Umbu Wulang, kami melihat substansi dari janji gubernur akan terbangun suatu musyawarah bersama antara pemerintah dan masyarakat dan akan segera menemui kesepakatan. Tidak ada lagi upaya intimidasi atau kriminalisasi yang sudah dirasakan masyarakat adat Pubabu sejak belasan tahun lalu. Rakyat akan lega dan bisa lebih fokus untuk membangun kehidupannya tanpa konflik yang menguras banyak energi lagi.

WALHI NTT selama ini melihat bahwa warga Pubabu tidak menolak upaya pembangunan yang ramah lingkungan dan ramah adat di wilayahnya. Masyarakat adat menginginkan pengakuan dan pengembalian hak hak mereka sebagaimana juga dimandatkan oleh konstitusi negara kita. Selama 12 tahun ini warga sudah mengalam berbagai pengalaman buruk, kami berharap Pemprov dapat memahami psikologi masyarakat yang telah berjuang 12 tahun dan dapat mengakui keberadaan masyarakat adat Pubabu beserta dengan kepemilikannya.

Umbu Wulang juga mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT bahwa pada tahun 2011, KOMNAS HAM lewat surat nomor 873/K/PMPT/IP/2011, meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk menghentikan segala aktivitas proyek Peternakan sampai maslah konflik lahan terselesaikan. Surat ini kemudian ditambah dengan surat surat lainnya dari KOMNAS HAM, Kementerian Hukum dan HAM hingga Ombudsman NTT yang semuanya meminta penyelesaian konflik yang terjadi.

“Kami melihat hingga hari ini, rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Provinsi sejak 2011 hingga kini. Yang terjadi justru tindakan pemaksaan yang berulang-ulang,” tegas Umbu Wulang kepada media ini dalam pers rilisnya.

Pada tahun 2017, lanjutnya, BPN dalam kesempatan hearing dengan DPRD Provinsi NTT mengakui telah kehilang sertifikat hak pakai yang dimiliki sejak 1987. Sertifikat itu berakhir pada 2012. Kami menilai keluarnya sertifikat hak pakai yang baru dikeluarkan pada 2013 dengan alasan sertifikat hak pakai yang lama telah hilang sungguh tidak berdasar. Karena belum ada lagi kesepakatan baru dengan warga terkait perpanjangan kontrak, tiba tiba sertifikat baru dibuat. Apalagi belum ada proses perbincangan dengan warga menyikapi sertifikat hak pakai yang telah selesai di 2012.

“Kami sungguh menyayangkan kehilangan tersebut dan mengecam proses pengeluaran sertifikat baru tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan warga. Apalagi kemudian sertifikat tersebut ternyata banyak mengambil ruang hidup rakyat, mulai dari tanah pekarangan, belukar hingga rumah warga,” tegas Umbu Wulang.

Dia menilai DPRD Provinsi NTT lamban bersikap, karena pada 12 Maret 2020 saat hearing bersama warga Pubabu, Ketua DPRD Provinsi NTT dan Komisi satu berjanji akan membentuk tim pencari fakta dan akan segera menyurati Pemerintah Provinsi untuk menghentikan segala aktivitas sebelum konflik warga adat Pubabu dan Pemerintah Provinsi terselesaikan. Namun hingga kini, sampai peristiwa 12 Mei terjadi, belum ada petunjuk apapun bahwa DPRD telah menepati janjinya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan