oleh

Diduga Langgar Kode Etik, RMU dan CW Diadukan ke BK DPRD Provinsi NTT

-News-497 views

RADARNTT, Kupang – Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan, Reny Marlina Un (RMU) dan Christian Widodo (CW) diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi NTT atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing dalam surat bernomor Hk.03.5/184/2020 tertanggal 21 Juli 2020, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTT, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudari Reny Marlina Un, SE,MM dan saudara Christian Widodo.

Keduanya diduga melakukan pelanggaran kode etik melalui pernyataan tertulis dalam forum Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT tanggal 8 Juli 2020.

Pasalnya, pernyataan tertulis di dalam pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2019 yang ditandatangi Marlina Un selaku Ketua Fraksi dan Christian Widodo sebagai Sekretaris Fraksi dan dibacakan dalam Paripurna diduga berisi frasa yang ‘menuding’ tanpa dukungan bukti dan fakta.

Ketua Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan, Reny Marlina Un saat dikonfirmasi media ini, Kamis (23/7/2020) mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat tembusan surat laporan dari Pemerintah Provinsi NTT yang ditujukan kepada Ketua BK DPRD Provinsi NTT.

“Fraksi DSP sudah terima tembusan surat yang ditujukan langsung kepada KETUA BADAN KEHORMATAN dan menurut kami surat tersebut salah alamat,” tegas Marlina Un via seluler.

Pihaknya menilai surat tersebut salah alamat, karena 3 alasan berikut:

Pertama, surat tersebut langsung ditujukan kepada ketua BK padahal harusnya ditujukan kepada ketua DPRD sebagai pimpinan lembaga DPRD baru nanti diproses lebih lanjut.

Kedua, menurut mereka BK itu adalah alat kelengkapan DPRD dan Bukan bawahan SEKDA atau eksekutif. Yang bisa melaporkan kami adalah pimpinan DPRD, anggota atau masyarakat bukan eksekutif (dalam hal ini yang diawasi).

Ketiga, substansi surat pengaduan adalah terkait PENDAPAT AKHIR FRAKSI DSP (sikap politik Fraksi DSP) tapi kok jadi yang dilaporkan adalah Pribadi 2 orang anggota DPRD atas nama RMU dan CW. “Padahal Pelanggaran kode etik berlaku untuk individu sedangkan kami berdua bertindak atas nama Fraksi,” tegas Marlina Un.

Oleh karena itu, “Kami tegaskan lagi bahwa sikap politik Fraksi kami dalam pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ 2019 itu sifatnya Final dan mengikat, tidak perlu tambahan panjelasan, apalagi sidang kode etik karena tidak ada kode etik yang kami langgar,” tandasnya.

Dia menambahkan, pihaknya sedang fokus melakukan kegiatan di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Saat ini kami mau fokus tindak lanjut temuan reses dan menyerap aspirasi dari Dapil silakan proses ke BK, itu jadi kewenanngan pimpinan DPRD,” tutup Politisi Demokrat dari Dapil Timor Tengah Selatan. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan