oleh

Disesalkan TKA Masuk di Tengah PHK Massal

RADARNTT, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Sri Wulan menyesalkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di tengah PHK massal dalam negeri akibat pandemi Covid-19.

“Dampak Covid -19 menyebabkan banyaknya perusahaan merugi bahkan gulung tikar. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 ada sekitar 84.926 perusahaan terpaksa gulung tikar dengan jumlah pekerja atau buruh mencapai 1.546.208 orang,” ujar Legislator NasDem asal Dapil Jawa Tengah III, Sri Wulan, Jumat (1/5/2020).

Ia menyebutkan, untuk sektor informal, yang terdampak sekitar 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi total antara sektor formal dan informal, perusahaan yang terdampak sebanyak 116.370, dan pekerja yang terkena akibat sebanyak 2.084.593 orang.

Dalam situasi seperti itu Sri Wulan prihatin dan menyesalkan kedatangan para pekerja asal negara luar.

Sebagaimana diberitakan kedatangan pekerja asing tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Perusahaan pemohon dan Kementerian Tenaga Kerja sama sekali tidak punya empati dan Sense of Crisis terhadap kondisi yang sedang melanda bangsa Indonesia. Bangsa kita sedang bahu membahu melawan penyebaran Covid-19, pemberlakuan PSBB, social distancing, physical distancing, larangan mudik lebaran, eh ini malah mau mendatangkan TKA,” kata Sri Wulan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem ini berharap agar perusahaan dan semua yang terlibat terkait hal itu, harus mendapatkan teguran keras bila perlu diberikan sanksi. “Jika tidak ini akan menjadi presiden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dilansir kompas.com, sebanyak 500 TKA asal China akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara secara bertahap pekan ini.

Mereka rencananya akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara. Kedatangan para TKA asal China tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan