oleh

DPRD NTT Desak Pemerintah Aktifkan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten

-News-2.112 views

RADARNTT, Kupang – DPRD Provinsi NTT mendesak Pemerintah agar segera mengaktifkan kembali Cabang Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota demi efisiensi, kolaborasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan pada SMA, SMK dan SLB, dengan memperhatikan wilayah kepulauan dan rentang kendali yang luas.

Hal ini ditegaskan dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019.

Sehubungan dengan temuan BPK pada pengelolaan DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT dan juga temuan inspektorat pada pengelolaan dana Bos dan dana Komite pada SMA, SMK dan SLB. Dan demi efisiensi, kolaborasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan pada SMA, SMK dan SLB, dengan memperhatikan wilayah kepulauan dan rentang kendali yang luas.

“Maka Badan Anggaran mendesak Pemerintah Provinsi untuk mengembalikan keberadaan Cabang Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota,” jelas dalam Laporan Banggar yang diteken Ketua Banggar DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni.

Terkiat hal ini, Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Tribuana Kalabahi-Alor, Fredrik Abia Kande menyatakan, mendukung rekomendasi Banggar DPRD NTT yang meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera membentuk Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di tingkat Kabupaten dan Kota sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang sejak 2018 lalu masih belum baik.

“Diakui bahwa sejak 2018 lalu dilakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dengan menghapus 11 UPT-Wilayah dan menunjuk kepala sekolah sebagai ex-officio kepala UPTD telah menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan sub-bidang urusan pengelolaan pendidikan menengah,” tegas Fredy Kande.

Menurut Kande, alasan efisiensi yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi dalam menghapus UPT-Wilayah dan di sisi lain tidak berkeinginan membentuk Cabang Dinas tidak terlalu mendasar. Sebab apalah arti efisien jika di sisi lain tidak efektif, fungsi koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak efektif.

“Kalaupun efisien faktanya hanya efisien di tingkat birokrasi tetapi di level satuan pendidikan justru terjadi pemborosan. Bayangkan setiap kepala satuan pendidikan harus mengeluarkan tambahan biaya perjalanan dinas dari daerah ke provinsi yang kita tidak tahu dari mana sumbernya untuk mengurus berbagai keperluan di Dinas Provinsi,” kata Alumi Universitas Negeri Yogyakarta.

Itu pun, menurutnya, belum tentu bisa selesai dalam sehari dua hari. Belum lagi harga kesempatan (forgone earning) yang hilang karena harus meninggalkan sekolah.

“Kondisi ini saya yakin bahwa tidak diketahui oleh pemerintah terutama Gubernur. Mohon maaf, saat saya melakukan FGD dalam riset saya dengan para kepala satuan pendidikan di salah satu daerah tertinggal di NTT. Justru semua mempunyai pandangan yang sama bahwa lebih baik Pendidikan Menengah dikembalikan ke kabupaten saja,” jelas Kande.

Selain rentang kendali (spend of control) yang sangat besar juga katakanlah keinginan pemerintah untuk membangun sistem koordinasi, komunikasi, informasi, maupun pengawasan yang berbasis online sekalipun itu tidak bisa menjamin adanya “quality control” dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah hari ini.

Selain itu, kata Fredy Kande, dengan hanya mengangkat kepala satuan pendidikan sebagai kepala UPTD satuan pendidikan menyalahi peraturan perundang-undangan, di mana UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pelaksanaannya yakni PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa pejabat fungsional tidak boleh merangkap jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi.

“Sebaliknya pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi tidak boleh merangkap sebagai pejabat fungsional. Saya kira begini ya, orang Dinas Pendidikan itu sangat pahamlah kondisi ini. Ya, sesekali Gubernur kita mendengarkanlah OPD yang dibentuknya sendiri,” tegas Kande. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan