oleh

DPRD NTT Usulkan Ranperda Rencana Pembangunan Industri

-News-335 views

RADARNTT, Kupang – DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2040 untuk dibahas bersama pemerintah provinsi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penjelasan DPRD provinsi NTT tentang Ranperda tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Rabu (29/7/2020) pagi.

Berikut alasan filosofis yang disampaikan dalam penjelasan DPRD provinsi NTT, yaitu:  Kehadiran Ranperda ini sebagai bentuk kebijakan legislasi daerah provinsi NTT untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat NTT melalui sektor pembangunan dan kebijakan industri di NTT secara terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Alasan filosofis berikutnya, pembangunan dan kebijakan industri di Indonesia merupakan urusan dan tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk pembangunan dan kebijakan industri di provinsi NTT.

Dan rencana pembangunan industri provinsi NTT merupakan bagian integral dari rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional. Artinya, pembangunan industri provinsi NTT tidak berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dan kelanjutan dari manajemen pembangunan dan kebijakan industri nasional yang ada di daerah (provinsi NTT) dalam kurun waktu 20 tahun terhitung dari tahun 2020 sampai tahun 2040.

Selain itu, DPRD NTT juga menyampaikan sejumlah alasan sosiologis hadirnya Ranperda ini yaitu: pertama, peranan sektor industri belum begitu besar dalam penciptaan PDRB NTT, karena kegiatan sektor ini masih didominasi oleh kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang nampaknya masih sulit berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh: kurangnya akses pasar dan sumber dana/modal; rendahnya kualitas sumberdaya manusia; dan ketertinggalan dari aspek teknologi dan manajemen.

Kedua, dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor industri belum maksimal menyerap tenaga kerja di NTT yang dari tahun ke tahun makin meningkat.

Ketiga, dari aspek pasar industri, NTT belum semaksimal mungkin memanfaatkan posisi strategis kondisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste untuk menjadikan Timor Leste sebagai negara utama tujuan ekspor NTT.

Keempat, dari pembiayaan industri, salah satu kendala yang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah adalah permodalan dan keterbatasan akses pada perbankan sehingga penyediaan akses modal melalui kredit atau pembiayaan menjadi kebutuhan dalam pembangunan industri di NTT.

Sedangkan secara yuridis, Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menetapkan rencana pembangunan industri provinsi sesuai lampiran UU dimaksud huruf E (pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian) sub urusan perencanaan pembangunan industri.

Adanya delegasi kewenangan dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang menentukan bahwa “rencana pembangunan industri provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sementara dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 menentukan bahwa penyusunan rencana pembangunan industri provinsi harus mengacu pada rencana pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Penyusunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1917) menegaskan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Penyusunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1917) menegaskan bahwa “rencana pembangunan industri provinsi dituangkan dalam rancangan peraturan daerah provinsi”.

Dan merujuk pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Penyusunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1917) menegaskan bahwa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1917) menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah menyusun peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Penyusunan Industri Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”.

Maka fakta hukum yang ada adalah sejak diundangkan Peraturan Menteri dimaksud yakni pada tanggal 22 Mei 2015 pemerintah daerah provinsi NTT sama sekali belum memiliki peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, sehingga dapat disimpulkan selama ini terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT mengalami vacuum of law (kekosongan hukum).

Hal ini, menurut DPRD provinsi NTT sangat mempengaruhi implementasi kucuran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN ke provinsi NTT selama ini, yang mensyaratkan keharusan adanya peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Usai menyampaikan penjelasan tentang Ranperda tersebut, Ketua DPRD provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni menyerahkan dokumen Ranperda tersebut beserta Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai Ranperda Inisiatif DPRD kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi sesuai mekanisme yang berlaku. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan