oleh

Fasilitas Destinasi Wisata Unggulan Fatumnasi ‘Asal Jadi’

-News, WisBud-1.288 views

RADARNTT, Kupang – Pembangunan fasilitas lopo dan bangunan pendukung lainnya di destinasi wisata unggulan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikerjakan secara swakelola pada tahun anggaran 2019 menelan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar diduga dikerjakan asal jadi tanpa nilai estetis dan kualitas.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi II DPRD NTT, Reny Marlina Un, dalam RDP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2019 bersama mitra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamis (2/7/2020) pagi.

Reny Un mengatakan bahwa saat berkunjung ke lokasi wisata Fatumnasi beberapa waktu lalu, dirinya mendapati kondisi pembangunan 4 buah lopo, 4 buah Cottage dan satu buah restoran di destinasi wisata itu yang hasil pekerjaannya terkesan asal jadi dan tidak memenuhi nilai estetis dan kualitas.

“Ada bagian fondasi lopo yang dikerjakan tanpa plester tapi langsung dicat dan atap bagunan lopo pun tidak rapih padahal ini destinasi wisata harusnya dibuat agar memenuhi nilai seni dan menghibur mata pengunjung,” kata politisi Partai Demokrat.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Patrianus Lali Wolo, menekankan agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senantiasi memperhatikan pemerataan dan keadilan dalam pengembangan destinasi wisata di NTT sehingga tidak hanya urus tujuh destinasi.

“Kita punya banyak obyek wisata potensial yang tersebar di semua daerah, tetapi kesannya Dinas hanya urus yang beberapa saja,” kata Patris Lali Wolo.

Patris Lali Wolo meminta dinas agar memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan dalam mengelola dan mengoptimalkan semua potensi wisata yang ada di setiap kabupaten.

Sedangkan Ketua Komisi II, Kasimirus Kolo, menyoroti dua indokator pariwisata dalam RPJMD yaitu tourism information center dan jumlah obyek wisata yang harus memberi dampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan ekonomi.

Politisi NasDem ini juga menegaskan agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan model desa wisata, melaksanakan konsep Community Based Tourism (CBT), dan ekowisata yang senantiasa memperhatikan nilai budaya dan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, Kasimirus Kolo meminta agar melakukan identifikasi semua potensi wisata, “Pariwisata harus memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa di destinasi wisata untuk pengelolaan pariwisata agar mendapat nilai manfaat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Wayan Darmawa menjelaskan, pembangunan fasilitas di destinasi wisata Fatumnasi tahun anggaran 2019 sejak awal tidak ada perencanaan, dan dikerjakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) secara swakelola. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan