oleh

Fraksi Gabungan DPRD NTT Boleh Diminta Penjelasan Tambahan?

-News-746 views

RADARNTT, Kupang – Terkait permintaan penjelasan tambahan atas beberapa poin pendapat akhir Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi NTT tentang masalah “korupsi” dari Pemerintah Provinsi NTT melalui surat resmi, menurut Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unika Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek, pendapat Fraksi Gabungan DPRD NTT dipandang sebagai kontrol dalam kerangka menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di NTT.

“Yang penting pendapat fraksi itu didukung dengan data yang memadai agar tidak terkesan sebagai opini,” tegas Ola Hurek, Minggu (12/7/2020).

“Pemprov sebagai mitra DPRD perlu menyikapinya dengan bijak. Pemprov menindaklanjuti dengan cara penelusuran lebih jauh dan merespon balik atau memberikan jawaban terhadap pendapat fraksi gabungan tersebut dalam sidang dewan berikutnya. Dengan pola ini terbangun komunikasi dalam pemerintahan yang sejuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Tidak perlu menggunakan date line segala,” lanjut Ola Hurek.

Ola Hurek mengatakan, proses saling kontrol antara lembaga pemerintahan ini sejatinya menunjukkan proses dinamika dalam pemerintahan yang positif yang akan berdampak positif bagi proses pembangunan di daerah. “Pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif tetap berada pada koridor sesuai rencana karena dikontrol dewan melalui fungsi pengawasan,” tegas Ola Hurek.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. John Tuba Helan mengatakan, pernyataan Fraksi Gabungan DPRD Provinsi NTT dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban untuk membuktikannya.

Menurut Tuba Helan, pernyataan DPRD baik dalam sidang maupun di luar sidang mendapat imunitas, artinya tidak bisa diproses hukum. Pendapat fraksi tentu berlandaskan pada informasi dari masyarakat yang mereka wakili maka ini hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menyebutkan siapa yang memberi informasi dan siapa yang terlibat korupsi, demi etika.

“Pernyataan fraksi gabungan ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan. Jadi menurut saya tidak ada salah dari pernyataan ini,” tegas Tuba Helan saat dimintai pendapat, Minggu (12/7/2020).

Tuba Helan menegaskan bahwa Kode Etik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pasal 338 ayat(2) UU MD3 mengatur bahwa anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD. “Tuntut di depan pengadilan saja tidak boleh berarti di luar pengadilan lebih tidak boleh lagi,” tandasnya.

Sedangkan, Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong menegaskan bahwa Hak Imunitas dikecualikan bagi pernyataan tanpa data dan fakta yang benar.

Dengan kata lain, tegas Alex Ofong, Pernyataan harus berbasis data dan fakta yang benar. Jika tidak maka bisa dikategorikan kabar bohong. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan