oleh

Fraksi Gabungan DSP Sebaiknya Reflektif dan Kooperatif

-News-943 views

RADARNTT, Kupang – Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) DPRD NTT disarankan untuk melihat kembali substansi dan rumusan Pendapat Akhirnya, serta memahami substansi permintaan Gubernur NTT.

“Fraksi Gabungan DSP sebaiknya reflektif dan kooperatif menanggapi permintaan Gubernur. Jangan malah reaktif dan menilai sebagai ‘telinga panas’,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD NTT, Alexander Take Ofong, kepada media ini, Kamis (9/7/2020) petang.

Menurut Alex Ofong, kalau dipahami sungguh-sungguh substansi pidato Gubernur dan mencermati secara serius permintaan Gubernur, seharusnya teman-teman Fraksi Gabungan DSP melakukan refleksi, lalu mencermati rumusan Pendapat Akhirnya dan berusaha menemukan ‘frasa’ yang membuat Gubernur serius menanggapi.

Secara umum, Pendapat Akhir Fraksi Gabungan DSP sangat bagus, proporsional dan objektif. Tidak sekedar memuji tapi beralasan. Pun pula kritikannya substantif-argumentatif. Gubernur meyakini ada proporsionalitas dan objektivitas dalam penilaian yang dirumuskan menjadi pendapat akhir itu.

“Karena itulah, Gubernur meresponsnya secara serius. Apalagi Fraksi Gabungan DSP juga meminta Gubernur memberi perhatian dan menyikapi secara serius,” tutur Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi NTT.

Makanya, kata Alex, bentuk perhatian dan sikap serius Gubernur adalah menindak yang sedang terjadi dan memperbaiki ke depan. Perbaikan ke depan tanpa menindak yang sekarang adalah omong kosong.

Dalam bingkai inilah, Gubernur meminta Fraksi Gabungan DSP menunjukkan bukti, dan memberikan deadline waktu seminggu. Lebih cepat tahu dan menindak, lebih baik; karena Gubernur orangnya suka kerja cepat.

“Atas dasar itu, sebagai sahabat saya sarankan teman-teman Fraksi Gabungan DSP untuk kooperatif membantu Gubernur menindak orang yang bersalah, dengan memberitahu nama orangnya. Kalau tidak memberitahu, maka ada dua kemungkinan: Fraksi Gabungan DSP asal menuding, atau mau menutupi fakta yang sedang diketahuinya,” tegas Alex Ofong.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pidatonya pada Paripurna DPRD NTT Rabu, (8/7/2020) memberikan batas waktu satu minggu kepada Fraksi Gabungan DSP untuk memberikan nama dan bukti agar ditindak, namun jika tidak diberikan maka dia akan memgambil langkah lain yang dipandang perlu. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan