oleh

Gabriel Mahal Surati Menteri Agraria dan Tata Ruang Terkait Translok Nggorang

RADARNTT, Labuan Bajo  – Pengacara kondang, Gabriel Mahal menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terkait lahan usaha dua yang diadukan warga Transmigrasi Lokal (Translok), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.

Dalam suratnya, Senin, 6 Januari 2020, kepada Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Gabriel Mahal menyampaikan aduan warga Translok UPT. Nggorang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, terkait lahan usaha II (LU- 2) dengan luas 10.000 meter persegi atau 1 hektare (Ha) per kepala keluarga (KK) yang sudah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas nama 200 KK warga Translok namun tidak jelas posisi tanahnya di mana.

Menurut Sekjen ILC tersebut bahwa lahan usaha II sebanyak 200 Ha untuk 200 KK warga Translok sudah memenuhi persyaratan dan telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga telah diterbitnya 147 dari total 200 sertifikat hak milik atas nama warga Translok.

Surat pengaduan ini sengaja dibuat karena adanya kekhawatiran apabila Kantor ATR/BPN Manggarai Barat telah pula menerbitkan sertifikat hak milik atas nama pihak lain di lokasi lahan usaha II yang seharusnya diperuntukan bagi 200 KK warga Translok.

“Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa sudah 22 tahun 200 KK warga Translok hidup dalam ketidak pastian dan sebagian dari 200 warga Translok ini tidak memiliki kebun sawah untuk bertani sebagai sumber utama mata pencaharian dan sumber kehidupan,” tegas Gabriel Mahal, Senin, (6/1/2020) pukul 09.00 via seluler.

Ironisnya, dalam kawasan daerah Transmigrasi marak terjadinya praktek jual beli lahan sampai puluhan hektare yang sering diklaim milik seorang. Sementara menurut kepala Kantor BPN Manggarai Barat yang sebelumnya dijabat oleh Made Anom pernah menceritakan jika kawasan Transmigrasi sudah memiliki HPL. Sehingga pihak lain tidak bisa menerbitkan sertifikat hak milik tanah dalam kawasan daerah Transmigrasi selain 200 KK warga Translok tersebut.

Selain itu, pada tanggal 7 Agustus 2019, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Manggarai Barat, Ismantoyo, pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kantor ATR/BPN Manggarai Barat. Surat tersebut sebagai pemberitahuan agar BPN mempertimbangkan untuk menerbitkan SHM, HGU, HGP di atas lahan Translok UPT. Nggorang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat terutama di luar lahan pekarangan dan lahan usaha I atau lahan yang belum dibagi. “Sebab di Kantor Disnakertrans Manggarai Barat ada 147 sertifikat hak milik lahan usaha II yang belum dibagikan kepada warga Translok UPT. Nggorang dan lahan tersebut berada di atas tanah yang diokupasi oleh warga setempat (ulayat setempat),” tegas Ismantoyo dalam suratnya. (Rio/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan