oleh

GMKI Minta Keterbukaan Dana Covid-19

-News-635 views

RADARNTT, Kupang – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI-Kupang) melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, meminta keterbukaan pengelolaan Dana Covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi NTT hasil refokusing dan realokasi.

“GMKI sebagai salah satu organisasi Nasional di aras kemahasiswaan, terus berjuang menjadi penyalur berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” tegas dalam surat resmi yang ditandatangan Ketua dan Sekretaris GMKI Cabang Kupang.

Berdasarkan salah satu tugas GMKI tersebut, dan dengan melihat berbagai perkembangan persoalan yang terjadi dalam masa-masa pandemi Covid-19, maka GMKI Cabang Kupang menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada Bapak Ibu Wakil Rakyat di NTT sebagai berikut:

  1. Menuntut Bapak Ibu DPRD Provinsi NTT membuka dana penanganan Covid-19 untuk publik ketahui. Tidak hanya struktur anggaran, tetapi juga detil teknis pengelolaan agar publik dapat menilai kinerja Pemerintah maupun DPRD NTT.
  2. Menuntut DPRD NTT dan Pemerintah untuk membuka setiap proyek pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 secara terbuka.Transparansi meliputi: Jumlah pembiayaan/proyek, teknis pengelola proyek, hingga perusahaan asalalat kesehatan tersebut. Hal ini harus dijadikan sebagai dokumen publik
  3. Menuntut Pemerintah dan DPRD NTT segera mengambil kebijakan politik inisiatif rakyat dalam mengadakan laboratorium swab murah yang sedang dimulai di Kota Kupang. Hingga hari ini kami membaca dari surat kabar dan media sosial, pemerintah daerah dan DPRD Povinsi NTT belum secara konkrit mendukung para ilmuan/akademisi dalam menyediakan tes swab murah untuk rakyat.
  4. Kami juga menekankan kepada partai-partai politik, melalui anggota partai yang ada di DPRD untuk fokus pada pemulihan krisis.

Demikian empat butir tuntutan ini tertuang dalam surat Nomor :260227/SC/EXT/B/KPG/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020, ditandatangani oleh Ketua, Ferdinand Umbu Tay Hambandima dan Sekretaris, Eunike Ruth Keterina Ahab.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, mengapresiasi sikap kritis GMKI untuk memberikan kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola kebijakan anggaran.

“Kami mengapresiasi sikap kritis GMKI untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan Dana Covid19, dalam bingkai transparansi publik sebagai keharusan bagi Pemerintah dari Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Alex Ofong.

Alex Ofong menegaskan bahwa apa yang disampaikan GMKI seyogyanya searah dengan Sikap Fraksi NasDem serta DPRD NTT, karena DPRD pun dalam menjalankan Fungsi Kontrolnya selalu meminta Pemerintah Provinsi agar mengelola Dana Covid-19 secara bertanggung jawab.

“DPRD sesuai Agendanya sudah menggelar Rapat Kerja dengan Pemprov NTT untuk mengetahui secara komprehensif refocusing dan realokasi anggaran TA 2020 untuk Penanganan Covid19 yang dijabarkan dalam 3 skema — Kesehatan, JPS, Pemberdayaan Ekonomi,” imbuh Alex Ofong.

Setelah itu, lanjutnya, di-breakdown melalui Rapat di masing-masing Komisi untuk mengetahui secara lebih detail refocusing dan realakasi pada masing-masing OPD mitra komisi, serta pemanfaatannya.

Memurut Alex Ofong, DPRD juga sudah mengagendakan Rapat Banggar dengan TAPD Pemprov untuk mensinergikan semuanya. Tentu dalam setiap Tahapan Rapat ini, Sikap DPRD sangat tegas, menuntut keterbukaan untuk memberikan informasi penanganan ini.

“Terkait dengan Dana Penanganan Kesehatan, termasuk pengadaan alat-alat kesehatan penanganan Covid-19, “Kami percaya dilakukan dengan mentaati regulasi yang ada. Karena seluruh proses diawasi juga oleh penegak hukum sebagaimana pakta integritas yang sudah ditandatangani Pemprov,” tegas Sekretaris DPW Partai NasDem NTT.

Alex Ofong juga memberikan apresiasi tinggi terkait kerja cerdas anak-anak NTT yang tergabung dalam FAN (Forum Academia NTT), “Kami mengapresiasi kesiapan Pemprov untuk bekerja sama dan bahkan mendukung. Gubernur saya tahu sudah megunjungi tempat pelatihan untuk penggunaan alat yang dihasilkan itu dan berjanji untuk segera memastikan Laboratorium di Undana untuk digunakan oleh Laboran hebat dari FAN,” tutur Alex Ofong.

Untuk itu, kata Alex, Fraksi NasDem mengajak GMKI dan juga semua elemen untuk terus mengawal kerja-kerja Pemerintah Provinsi dan juga DPRD NTT, agar serius dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Covid-19 demi penanganan sampai tuntas, termasuk dampak-dampaknya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek menegaskan, pentingnya transparansi pengelolan dana APBD dan wajib dilaksanakan, setelah diarahkan Pemerintah Pusat agar Daerah melakukan rasionalisasi dan refocusing APBD guna menangani Covid-19 maka perubahan postur APBD tersebut disampaikan pada publik agar diketahui.

“Pengamatan saya, transparansi APBD setelah dirasionalisasi dan refocusing belum berjalan baik. Ada dua indikasi yang bisa digunakan sebagai pendasaran. Pertama, DPRD NTT saja sempat mempertanyakan soal perubahan APBD dan jabarannya. Kedua, Pemerintah pusat pun mengancam tidak mencairkan 35 % dana DAU dari APBN bagi 16 dari 22 kabupaten/kota dan Pemprov NTT,” tegas Ola Hurek.

Sikap Pemerintah Pusat itu, tegas Ola Hurek, dilakukan karena Daerah dinilai lamban melakukan rasionalisasi dan refocusing serta membuat datail pengalokasian APBD perubahan untuk menangani Covid-19.

“Yang diketahui publik tentang alokasi APBD untuk pananganan Covid-19 masih sebatas besarannya saja. Detail rincian penggunaan belum diketahui publik,” pungkas Dosen FISIP Unwira Kupang. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan