oleh

Gubernur Viktor Usulkan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

-News-1.317 views

RADARNTT, Kupang – Melakukan penyesuaian terhadap kondisi internal dan eksternal, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengusulkan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi NTT tahun 2018-2023.

Perubahan didasarkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan perubahan lingkungan strategis global yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Gubernur Viktor menegaskan bahwa keadaan darurat pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah responsif untuk menyelamatkan manusia dan ekonomi nasional dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan fiskal ini diarahkan untuk mereformasi sistem pelayanan kesehatan guna pencegahan dan penanganan Covid-19 serta kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan bantuan pengamanan sosial.

“Akibatnya, segala target pembangunan yang didesain dalam RPJMD tahun 2018-2023 terdampak dan karena itu diperlukan perubahan RPJMD provinsi NTT tahun 2018-2023,” demikian penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD provinsi NTT, Senin (26/10/2020).

Gubernur NTT menjelaskan bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undamg nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 277 bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RJPD dan RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan antara lain: ayat (1) huruf c, karena terjadi “perubahan yang mendasar”. Menurut pasal 342 ayat (3), perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif c, memcakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional,” jelas Viktor Laiskodat.

Disamping adanya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam, perubahan RPJMD provinsi NTT tahun 2018-2023 juga merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Dengan demikian, kata Gubernur Viktor, perubahan RPJMD provinsi NTT tahun 2018-2023 merupakan suatu keniscayaan yang dalam pelaksnaaanya mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan dan keputusan Menteri dan ketentuan-ketentuan administratif kepemerintahan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Gubernur Viktor juga menjelaskan rasionalisasi perubahan RPJMD provinsi NTT tahun 2018-2023 didasarkan pada empat hal, yaitu:

Pertama, menyesuaikan dengan RPJMN tahun 2020-2024, antara lain: 1) penyesuaian terhadap penetapan koridor wilayah pengembangan V, dimana NTT, NTB dan Bali masuk dalam koridor wilayah pengembangan V; 2) memasukan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Labuan Bajo sebagai kawasan strategis pariwisata super prioritas atau premium ke dalam perubahan RPJMD provinsi NTT tahun 2018-2023; 3) memasukan kawasan ekonomi khusus (KEK) Golomory yang pengusulannya telah dilakukan pada tanggal 10 September 2020; 4) memasukan kawasan strategis provinsi: Bolok, Tenau, Semau sebagai kawasan pembangunan pelabuhan peti kemas di wilayah Indonesia Timur; 5) jalan akses destinasi pariwisata super prioritas dan pembangunan bandara Labuan Bajo; 6) pembangunan jalan paralel perbatasan sektor timur pos perbatasan Motaain dan Motamasin dan pembangunan jalan perbatasan sektor barat NTT.

Kedua, perubahan RPJMD provinsi NTT juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual capaian-capaian pembangunan dalam kurang lebih dua tahun dan menyesuaikan dengan indikator-indikator makro pembangunan yang telah terdapat dalam RPJMN.

“Pada RPJMD sebelum perubahan terdapat 6 indikator, dan dalam perubahan RPJMD menjadi 12 indikator,” sebut Gubernur Viktor, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi yang sebelum perubahan diproyeksikan pada tahun 2023 mencapai 10,09 persen, setelah perubahan diproyeksikan menjadi 6,7-7,3 persen pada tahun 2023; 2) PDRB perkapita sebelumnya diproyeksikan Rp25 juta pada tahun 2023, setelah perubahan menjadi Rp25 juta sampai Rp27 juta pada tahun 2023; 3) indeks pembangunan manusia tidak mengalami perubahan, pada tahun 2023 tetap diproyeksikan menjadi 70-71 poin; 4) penduduk di bawah garis kemiskinan sebelum perubahan 8-12 persen pada tahun 2023, setelah perubahan menjadi 12-15 persen pada tahun 2023; 5) tingkat stunting belum dimasukan dalam RPJMD sebelum perubahan dan dalam perubahan RPJMD ditargetkan sebesar 10-12 persen pada tahun 2023; 6) inflasi tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 3-3,2 persen; 7) indeks Gini sebelum berubahan diproyeksikan sebesar 0,34-0,32 poin, setelah perubahan diproyeksikan sebesar 0,34 – 0,31 poin;  8) indeks pembangunan gender tidak mengalami perubahan yaitu 95 poin pada tahun 2023; 9) tingkat pengangguran terbuka, sebelum perubahan belum dimasukan dan pada perubahan RPJMD diproyeksikan sebesar 1,5 – 2 persen pada tahun 2023; 10) rasio PAD yang menggambarkan kemandirian fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, sebelum perubahan belum dimasukan dan pada perubahan RPJMD diproyeksikan mencapai 39,74 persen pada tahun 2023; 11) emisi gas rumah kaca, belum dimasukan dalam RPJMD sebelum perubahan dan dalam perubahan diproyeksikan sebesar 17.248.829 ton karbon dioksida equivalen pada tahub 2023; 12) kebutuhan investasi belum dimasukan dalam RPJMD sebelum perubahan dan dalam perubahan sesuai arahan RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan Rp80,94 triliun pada tahun 2023.

Ketiga, untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai akibat pandemi Covid-19, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat baik secara nasional maupun lokal-daerah, dimasukan skema pembiayaan pembangunan lain. Berasal dari pinjaman daerah atau PEN Daerah, skema pembiayaan PEN Kementerian dan Lembaga, skema pembiayaan dari lembaga swasta atau BUMN dan BUMD melalui dana CSR, maupun skema pembiayaan dari Non Govermental Organisation (NGO) dan skema pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, menyesuaikan kembali target-target makro pembangunan, target-target pencapaian kinerja program dan kegiatan. Penyesuaian ini dilakukan sebagai akibat berubahnya nama program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Gubernur Viktor juga menjelaskan, pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami perubahan akibat berbagai kondisi, terutama kondisi realisasi PAD tahun 2020 mencapai kurang lebih 55 persen. Sementara target PAD yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 pada tahun 2023 akan mencapai Rp3,667 triliun lebih, dalam perubahan berkurang menjadi Rp3,229 triliun lebih.

“Penyesuain ini terjadi pada beberapa komponen PAD, yaitu pajak daerah sebelum perubahan RPJMD diproyeksikan Rp1,171 triliun pada tahun 2023 dan sesudah perubahan menjadi Rp1,870 triliun pada tahun 2023. Retribusi daerah sebelum perubahan ditargetkan Rp2,238 triliun dan sesudah perubahan menjadi Rp224 miliar lebih pada tahun 2023. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp91,97 miliar lebih menjadi Rp259,31 miliar lebih pada tahun 2023. Demikian pula lain-lain PAD yang sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp165,499 miliar lebih menjadi Rp874,61 miliar lebih pada tahun 2023,” jelas Gubernur Viktor.

Gubernur menegaskan fokus pembangunan dalam perubahan RPJMD tetap pada peran sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) pembangunan dengan pendekatan holistik-integratif-tematik dan spasial (HITS), maka pembangunan pariwisata didukung oleh pembangunan sektor-sektor produktif yaitu pertanian, peternakan, pertanian dan kehutanan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB.

“Pembangunan infrastruktur wilayah dan perhubungan tetap dilaksanakan untuk menjamin adanya konektivitas dan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Perdagangan dan industri juga akan didorong untuk meningkatkan nilai tambah pada produk-produk pertanian yang dihasilkan untuk mencegah terjadinya aliran modal keluar NTT (capital flight). Kerja sama antar daerah sesuai keunggulan masing-masing daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dikembangkan dalam bentuk kerja sama masyarakat ekonomi (ME) NTT,” tegas Gubernur. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan