oleh

Hak Menyatakan Pendapat, Leo Lelo Gagal Paham

-News-1.318 views

RADARNTT, Kupang – Pendapat yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi tidak sama dengan Hak Menyatakan Pendapat (Interpelasi dan Angket), karena Hak Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat punya ketentuan sendiri.

Demikian tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi NTT Alexander Take Ofong menanggapi pernyataan Anggota DPRD NTT dari fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan Leonardus Lelo di media massa yang menyatakan bahwa DPRD punya hak menyatakan pendapat.

“Kalau beralasan bahwa dan mengingatkan dengan HAK MENYATAKAN PENDAPAT dari DPRD, maka Pak Leo dan teman-teman Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan sudah salah kaprah dan gagal paham,” tegas Alex Ofong, Rabu (8/7/2020).

Dia mengatakan bahwa Hak DPRD untuk menyatakan pendapat, punya mekanismenya tersendiri, dan itu didahului dengan Hak Angket dan Interpelasi.

“Di dalam Tatib DPRD dan juga UU Nomor 23 mengatur hal ini. Baca dan cermati,” tegas Alex Ofong.

Alex menegaskan bahwa Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat adalah HAK DPRD SEBAGAI LEMBAGA, bukan hak masing-masing Anggota DPRD dan/atau Fraksi, maka ketentuannya harus melalui persetujuan lintas Fraksi dan menjadi usulan DPRD untuk dijalankan secara kelembagaan, yang diputuskan dalam Paripurna khusus.

Menurut Pasal 106 Ayat (1) UU 23 tahun 2014, DPRD Provinsi mempunyai Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan