oleh

Hutan Adat Pubabu Berganti Nama Jadi Besipae

-News-673 views

RADARNTT, Kupang – Hutan Adat Pubabu merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat yang sepatutnya dilindungi, dihormati dan diakui oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat disebut Kio atau Nais Kio yang dalam bahasa Dawan Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya.

Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat Pubabu kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan tapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan dan Leluhur.

Ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo-Puay, Amaf Nau-Tunliu (Usif besi), Usif Pae dengan amaf-amaf Tefu, Manao, Biaf dan Kabnani dan Meo Nabuasa, Meo Sayuna, Meo Selan, Meo Sopaba bersama-sama dengan Usif Nabuasa mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapa pun bahkan untuk berburu binatang liar.

Di hutan Pubabu juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon Kanunak, Manufunu, Jati, Niko, Kayu merah dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter, juga ditumbuhi bamboo-bambu yang mencapai tinggi 20-25 meter. Banyak diantara pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan terbakar. Saat ini ada 8 kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu-Besipae ada 8 kelompok masyarakat yang melakukan usaha pertanian dan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Pada tahun 1982 hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Asutralia. Besipae adalah gabungan dari nama dua orang usif yakni Besi dan Pa’e. Hutan Kio atau hutan Pubabu atau hutan Besipae adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di desa Oe Ekam, desa Mio, desa Polo dan desa Linamnutu.

Masyarakat adat melindungi hutan tersebut sehingga tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapa pun termasuk berburu binatang liar kecuali melalui kesepakatan yang disetujui bersama oleh masyarakat. Kio atau Nais Kio, yang bertujuan untuk :

Pertama, menyediakan tempat tinggal bagi margasatwa baik yang liar maupun yang digembalakn (He muittan haket tan tainina)

Kedua, untuk menjaga kelestarian hewan atau binatang yang ada di dalamnya, oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung, tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali ke hutan, maka tidak boleh ditangkap lagi.

Ketiga, untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh, menjadi besar dan rimbun serta lebat atau (Haut nam nasimma makona, Nonoh nam nais)

Keempat, sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan, terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering

Kio atau larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras atau jagung. Namun Kio akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil hutan dan kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. Kio dibuka selama 2–3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tapi biasanya disesuaikan saat musim panen madu hutan.

Deputi WALHI NTT Yuvensius Stefanus Nonga, kepada Mongabay Indonesia, Rabu (4/3/2020) mengatakan masyarakat menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka nanti.

Perjuangan masyarakat atas tanah mereka dan hutan adat Pubabu, kata, Yuven sapaan karibnya, adalah hal yang mutlak dilakukan sebagai tanggungjawab moril masyarakat.

“Permasalahan hutan adat Pubabu merupakan permasalahan yang sangat serius karena terkait dengan hak masyarakat atas tanah adatnya. Dan masa depan masyarakat adat di hutan adat Pubabu,” tegasnya.

Yuven mengatakan masyarakat mempunyai dokumen hak atas hutan Pubabu, dan adanya bukti-bukti adat atau batas adat sehingga Pemerintah tidak bisa secara arogan memaksa masyarakat meninggalkan hutan adatnya

“Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman, tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar apalagi dari pemerintah sendiri,” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnya, WALHI NTT memandang perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya menyelesaikan masalah.

“Kehadiran Pemerintah, harusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.

Yuven menjelaskan Dinas Peternakan Pemprov NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang tertuang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun sejak 1987 hingga 2012.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah Negara; tanah hak pengelolaan; tanah hak milik.

“Dalam konteks masalah di hutan Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik,” jelas Yuven.

Selanjutnya dalam pasal 49 ayat (1) menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antar pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik, hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan.

“Artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi,” ungkapnya.

Berdasar hal itu, kata Yuven, masyarakat yang mendiami hutan Pubabu mempertanyakan dasar Gubernur NTT mengusir masyarakat dari tanah adatnya sendiri.

Yuven menjelaskan Pasal 50 PP No.40/1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin (d): menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus.

“Jelas sudah bahwa tanah adat di Pubabu secara hukum wajib dikembalikan kepada masyarakat adat,” tegasnya.

Sedangkan Aleta Baun aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kepada Mongabay Indonesia, Senin (24/2/2020) mengatakan dirinya melihat kedua belah pihak bisa saja benar atau salah.

Aleta mengatakan bila tanah tersebut memang benar milik masyarakat adat Pubabu, maka pemerintah harus memberikan kepada masyarakat. Bila itu milik pemerintah, masyarakat juga harus merelakan tanah tersebut.

“Permasalahan tanah ini terlalu lama sekali dan saya dulu pernah membantu masyarakat di situ. Pemerintah dan masyarakat menggantung kasus ini,” tuturnya.

Tokoh adat, lanjutnya, harus menjelaskan kepemilikan lahannya. Pemerintah juga dimintanya agar harus melihat kembali lagi perjanjiannya.

Bila memang masa berlaku perjanjian tanah sudah selesai, Aleta menyarankan pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama menyelesaikan masalah, apakah melanjutkan kontrak sewaw atau menjadi hak milik.

Memang ada data di masyarakat soal tanah itu, kata dia, tetapi bila itu hutan adat maka masyarakat dilarang membuat rumah di dalam hutan adat. Aleta meminta agar status hutan tetap menjadi hutan adat.

“Saya tidak setuju kalau ada rumah-rumah dalam hutan adat. Kalau rumah darurat tidak masalah. Tapi yang dibongkar pemerintah itu rumah apa? Saya memilih tidak terlibat dalam permasalahan lama ini. Saya jadi malas untuk mengurusnya,” tegasnya. (TIM/RN)

 

(Sumber: Pers Rilis ITA-PKK, FPR, WALHI NTT, Mongabay Indonesia)

Komentar

Jangan Lewatkan