oleh

Indikasi Pelanggaran Hukum dalam Pendapat Fraksi Gabungan, APH Wajib Telusuri

-News-832 views

RADARNTT, Kupang – Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah sudah tepat, namun apabila ada temuan yang terindikasi pelanggaran hukum maka aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) wajib menelusuri agar persoalan korupsi bisa ditangani.

Demikian tegas Dosen Hukum Undana, Mel Benu, SH saat dimintai pendapat terkait penyataan Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi NTT yang ditanggapi serius pemerintah dengan meminta penjelasan tambahan atas beberapa poin pendapat akhir fraksi yang menyentil ada terjadi “korupsi” dalam pelaksanaan proyek fisik dan non fisik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

“Menurut saya pengawasan sudah tepat namun apabila ada temuan yang terindikasi pelanggaran hukum maka aparat kepolisian dan kejaksaan wajib menelusuri agar persoalan korupsi bisa ditangani,” tegas Mel Benu, belum lama ini via seluler.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan, Leni Marlina Un mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan tanggapan sikap atas permintaan pemerintah kepada pimpinan DPRD NTT, dan karena surat dari pemerintah ditujukan kepada Ketua DPRD NTT maka Ketua DPRD NTT yang akan membalas surat pemerintah.

“Kami sudah sampaikan sikap fraksi kami dalam rapat dengan pimpinan DPRD dan karena surat ke Ketua DPRD maka Ketua akan balas langsung,” tutur Marlina Un, singkat, Rabu (15/7/2020) via seluler di celah kegiatan reses di Timor Tengah Selatan.

Untuk diketahui, dalam Surat nomor 100/II/116/VII/2020 yang diteken Sekretaris Daerah Provinsi NTT, pemerintah meminta tambahan penjelasan atas Pendapat Akhir Fraksi Gabungan terkait beberapa hal, yaitu:

Pertama, poin empat di halaman empat dikatakan: “sulit dibantah pula fakta bahwa keterlibatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konstruksi juga disebabkan karena yang bersangkutan memenangkan (dimenangkan) beberapa pekerjaan sekaligus yang melampaui kemampuannya“.

Kedua, poin 10 paragraf ketiga di halaman tujuh dikatakan: “beberapa hari belakangan fraksi kami juga menerima pengaduan dan keluh kesah terkait dengan penerapan sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah. Dalam penelusuran kami, kami menemukan ada beberapa permasalahan antara panitia PPDB tidak profesional, adanya intervensi (titip-menitip), dan adanya dugaan praktik pungutan liar“.

Ketiga, paragraf satu halaman sembilan, dikatakan: “malah fraksi kami mendapat informasi ada tambahan Rp 1 M lebih untuk pengadaan 110 ton beras yang belum jelas sumber dananya. Dalam pantauan fraksi kami, hingga kini masih belum jelas pula mekanisme pendistribusian 110 ton beras dimaksud: siapa saja sasaran penerimanya, dimana lokasinya, dan siapa pihak yang mendistribusikan. Konon ditengarai ada sejumlah oknum di lingkaran kekuasaan yang bersekongkol dengan oknum di Dinas Sosial berniat menangani distribusi beras JPS, sehingga sampai sekarang masalah tersebut belum ada titik terang“. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan