oleh

IRI Indonesia Soroti Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020

RADARNTT, Yogyakarta – International Republic Institute (IRI) Indonesia menyoroti kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan selama masa Pilkada Serentak 2020.

Hal ini dibahas dalam kegiatan Emerging Leader Academy (ELA) ke-3 untuk para pemuda/pemudi yang tergabung dalam partai politik di Indonesia, berlangsung selama dua hari via Zoom Meeting dari tanggal 21–22 Oktober 2020 untuk wilayah ELA Yogyakarta dan provinsi disekitarnya.

Kegiatan ELA IRI ini menghadirkan pembicara membahas topik kepemimpinan kepala daerah seputar kebijakan Covid-19 di masa pandemi, sharing sukses menjadi seorang pemimpin di daerah, mengatasi black campaign dan hoax serta belajar aturan hukum dan teknis penyelenggaraan pilkada di masa pandemi untuk 9 Desember 2020 nanti.

Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamdan Kurniawan, dalam materinya membahas PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan pilkada di Indonesia berdasarkan protokol kesehatan, tentunya telah bersinergi dengan gugus tugas pusat dan daerah.

“Di dalam aturan tersebut jelas seluruh proses penyelenggaraan pilkada di daerah harus mengikuti protokol kesehatan terkait Covid-19, seperti saat kampanye menyediakan sanitasi tempat mencuci tangan, wajib memakai masker, mengecek suhu tubuh, mengatur jarak 1-2 meter setiap peserta kampanye dan jumlah total yang boleh ikut hanya bisa 50 orang saja, sangat diharapkan partai politik yang mengikuti konstelasi pilkada wajib mengikuti aturan ini demi menjaga kesehatan paslon, tim sukses dan para konstituen mereka sendiri,” jelasnya.

Hamdan Kurniawan menjelaskan, dasar hukum ini juga mengatur proses pemungutan suara pada 9 Desember nanti, seperti petugas wajib menyemprotkan diinfekatan di TPS, sebelum proses pemungutan suara berlangsung, bilik suara, meja KPPS dan kursi antrian dibuat jarang sesuai protokol, sarung tangan medis dan masker juga disediakan untuk masyarakat. Sedangkan alat tulis bagi masyarakat, saksi dan lainnya diharapkan dibawa masing-masing.

Kemudian bagi pemilih yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, kata Hamdan Kurniawan, akan didatangi petugas dengan tetap mengikuti standar protokol yang ada dan bekerja sama dengan pihak satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.

“Jika ada pemilih yang datang memiliki suhu diatas 37 derajat maka KPPS wajib mengarahkan pemilih tersebut ke bilik khusus yang telah disediakan sebelumnya dan pemilih juga wajib memakai masker di TPS,” jelas Hamdan Kurniawan.

Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagus Sarwono, dalam materinya menyampaikan bahwa sesuai peraturan KPU nomor 4 tahun 2020, tentang pengaturan pengawasan pilkada serentak selama masa pandemi Covid-19.

“Kegiatan pengawasan oleh Bawaslu sangat jelas mengedepankan protokol kesehatan, petugas yang menjalankan tugasnya di masa kampanye dan pemungutan suara di tanggal 9 Desember nanti selalu akan dicek suhunya, mencuci tangan, pakai masker dan yang paling utama selalu memeriksa diri menggunakan rapid rest,” terangnya.

Lebih lanjut Bagus juga mengatakan terkait pemeriksaan rapid test bagi petugas memang diutamakan agar bisa prima dan meyakinkan masyarakat bahwa proses pemilu yang berlangsung aman dan terjamin sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

“Kami berhadap, tidak hanya rapid tes, tetapi swab test juga diperlukan, tinggal bagaimana pemerintah pusat dan DPR di komisi terkait mengganggarkan pemeriksaan swab test, hal ini belum terjadi karena terkendalanya anggaran atau butuh biaya besar untuk melakukannya,” kata Bagus.

Sementara itu, Yoan Niron, selaku peserta dari partai NasDem provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lolos seleksi semenjak ELA I, dalam sesi dialog mengatakan proses sosialisasi penyelenggaraan pilkada sesuai protokol kesehatan harus ditingkatkan oleh peserta, penyelenggara dan pengawas pilkada.

Menurutnya, hal ini untuk menghindari risiko penularan di daerah pilkada, apalagi 9 kabupaten di NTT yang menyelenggarakan pilkada beberapa diantaranya berstatus zona merah, ketakutan masyarakat soal klaster nantinya harus dijawab dengan perilaku protokol kesehatan oleh para peserta dan penyelenggaraan pilkada. Karena memastikan masyarakat memilih dan datang ke TPS adalah wujud nyata dari pesta demokrasi untuk rakyat.

“Rakyat harus bisa dijamin untuk tidak tertular mengingat tingginya angka transmisi lokal di NTT,” tegas Niron.

Tentunya sambil berharap masyarakat tidak juga terbius dengan adanya money politics dan black campaingn yang dimainkan oleh segelintir oknum demi memenangkan kekuasaan. Masyarakat diwajibkan untuk tidak terlena dengan hal ini meskipun keadaan ekonomi yang sulit ketika masa pandemi ini.

“KPU, BAWASLU dan Petugas Keamanan bekerja secara profesional dan tegas atas pelanggaran yang terjadi semasa proses pilkada serentak 2020 ini,” harapnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan