oleh

Kampanye Rapat Umum Dihapus

-News-1.048 views

RADARNTT, Kupang – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu menegaskan bahwa kampanye rapat umum sudah dihapus sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020.

“Saya klarifikasi terkait kampanye, intinya kampanye rapat umum sudah dihapus sesuai PKPU 13 tahun 2020,” demikian tegas Thomas Dohu kepada media ini, Jumat (25/9/2020) via seluler.

Thomas Dohu menegaskan bahwa, sesuai PKPU nomor 13 tahun 2020 Pasal 57 kampanye pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan beberapa metode: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan Alat Peraga Kampanye; penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui Media Sosial dan Media Daring,” imbuhnya.

Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, dilakukan dengan ketentuan: dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring; wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; menyediakan sarana sanitasi yang memadai; wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Thomas Dohu mengingatkan peserta pemilihan kepala daerah, tentang pasal 88B yang menegaskan beberapa hal perlu menjadi perhatian, yaitu: pertama; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kampanye kegiatan lain dalam bentuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, dan/atau peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Kedua, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana disebutkan di atas dikenai sanksi: (a). peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau (b). penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

“Itu peraturan KPU untuk pemilihan di masa pandemi Covid-19, perubahan kedua peraturan KPU nomor 6 tahun 2020,” tegas Ketua KPU.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi NTT Thomas Djawa, kampanye rapat umum sudah dihapus dan masuk kategori kegiatan lainnya sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2020.

“Benar sudah dihapus, masuk kategori kegiatan lainnya dan Bawaslu siap mengawasi apabila ada kerumunan massa maka kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” kata Thomas Djawa menjawab media ini, Jumat (25/9/2020) via seluler. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan