oleh

Kapolda NTT Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Awololong

-News-4.694 views

RADARNTT, Kupang – Setelah gelar perkara penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Awololong di Bareskrim Mabes POLRI pada 16 Mei 2020, lalu, sampai dengan saat ini Polda NTT belum mengumumkan tersangka. Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera) di Kupang mendesak Kapolda NTT agar segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Aspirasi dilayangkan melalui surat nomor: 05/AMPPERA-KPG/B/VI/2020 yang mendesak Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Hamidin, S.I.K agar segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek destinasi wisata (Jeti, kolam apung, restoran apung, pusat kuliner, dan fasilitas lainnya) di pulau siput Awololong Kabupaten Lembata, NTT.

“Karena kondisi ini memunculkan tanda tanya besar dari masyarakat dan semua elemen, mengapa sampai dengan saat ini Polda NTT belum mengumumkan tersangka kasus tersebut?,” kata Koordinator Lapangan Alfons Making, usai menyurati Kapolda NTT, Selasa (9/6/2020) siang.

Alfons Making mendesak  Polda NTT untuk segera mengumumkan tersangka dugaan korupsi Awololong Lembata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar kasus ini semakin terang-benderang.

“Amppera mendesak agar Polda NTT harus profesional, proposional, dan tidak boleh ‘main mata’ dengan pihak terkait untuk mengaburkan kasus tersebut,” tuturnya.

Jika surat kami tidak disikapi serius oleh Kapolda NTT, maka jalan akhir yang akan ditempuh Amppera adalah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Polda NTT,” pungkas Alfons Making, aktivis PMKRI Kupang itu.

Selanjutnya, Obeth Lewotobi, aktivis Amppera menuturkan bahwa Amppera akan terus mengawal setiap perkembangan kasus ini.

Obeth menegaskan, perkara Awololong sudah naik ke tingkat penyidikan jadi Polda NTT harus sesegera mungkin menetapkan tersangka

“Toh, sudah dua (2) alat bukti yang mencukupi jadi lebih cepat menetapkan tersangka sehingga penyidik boleh mengambil langkah untuk menyita barang-barang seperti rakitan jembatan dan tiang-tiang yang digunakan dalam proyek tersebut, serta melaksanakan kewenangan penyidik lainnya sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” beber mahasiswa Fakultas Hukum Undana Kupang itu.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Umum Amppera, Emanuel Boli mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda NTT.

Eman Boli, sapaanya menyebutkan, Amppera sudah surati Kapolda NTT dengan tembusan ke Presiden Jokowi, Kapolri, Komisi III DPR RI, Kompolnas, Propam Mabes POLRI, KPK, Kejaksaan Agung RI, Irwasda Polda NTT, Ombudsman Perwakilan NTT, dan Kejati NTT.

“Amppera menegaskan agar kedepannya, lembaga negara tersebut di atas diminta untuk mengawasi secara ketat proses pengungkapan kasus dugaan korupsi Awololong Lembata yang menelan anggaran Rp 6. 892.900.000 itu supaya tidak ada praktik mafia hukum di dalamnya,” kata Eman Boli.

Selan itu, jelasnya, sejauh ini,  Amppera sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup akurat yang sebelumnya juga diserahkan ke penyidik Polda Tipidkor NTT.

Eman Boli juga menambahkan, Amppera Kupang sudah mengantongi Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (SP2HP) kasus dugaan korupsi dalam kasus mega proyek destinasi wisata (Jembatan titian, kolam apung, restoran apung, daan pusat kuliner, dan fasilitas lainnya) di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata, NTT.

Surat tersebut diperoleh dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus Polda NTT dan diterima oleh Emanuel Boli selaku Koordinator AMPPERA Kupang, Selasa (2/5/2020) di Kota Kupang.

Dijelaskan dalam SP2HP nomor dua (2) poin a,  setelah digelar hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa terjadi suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pekerjaan pembangunan di Pulau Siput Awololong Lembata dan memiliki kecukupan alat bukti sehingga dinaikkan ke tahap penyidikan.

Maka Penyidik Tipidkor Polda NTT akan melaksanakan penyidikan perkara dugaan korupsi pekerjaan Jeti apung dan kolam apung serta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong menerapkan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang (UU) 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHPidana.

Selanjutnya, Penyidik Tipidkor Polda NTT akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dugaan tindak pidana pekerjaan dimaksud.

Pasalnya, sejak diadukan oleh AMPPERA Kupang ke Polda NTT pada Jumat, 18 Oktober 2019 (langsung ke Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin, S.I.K) dan dilaporkan Sparta Indonesia ke Bareskrim Mabes POLRI dengan surat tanda penerimaan laporan/pengaduan No. Dumas/11/XII/2019 Tipidkor, tanggal 9 Desember 2019, kasus tersebut naik  status dari penyelidikan  ke penyidikan.

Pihak Polda NTT belum memberikan keterangan terkait alasan mengapa belum diumumkan tersangka dugaan korupsi Awololong, meskipun awak media berusaha menghubungi Kabid Humas Polda NTT, via pesan whatsapp dan pesan singkat tetapi belum memberikan respons. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan