oleh

Kapolres TTS Bantah Pembakaran Rumah di Besipae

-News-340 views

RADARNTT, Kupang -Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Timor Tengah Selatan (TTS) AKBP Aria Sandy membantah adanya informasi beredar tentang aksi pembakaran rumah hunian sementara warga di Pubabu Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tidak betul ada aksi pembakaran dan perusakan hunian warga di Besipae pada Jumat, 16 Oktober 2020 kemarin seperti informasi yang beredar di media sosial,” kata Kapolres TTS, Sabtu (17/10/2020) melansir indonesiainside.id.

Kapolres Aria Sandy menjelaskan pihaknya telah mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial berupa foto dan keterangan yang menyebutkan adanya pembakaran rumah hunian sementara warga di Pubabu Besipae yang dilakukan kelompok masyarakat lain pada Jumat, (16/10/2020).

Informasi seperti ini, menurut Kapolres TTS, tidak bertanggung jawab dan bisa berdampak meningkatkan suasana di Pubabu Besipae yang sementara dilanda konflik memperebutkan lahan.

“Jadi kita telusuri penyebar informasi hoaks yang meresahkan dan akan tindak sesuai UU ITE,” tegasnya.

Aria Sandy menjelaskan, kebakaran di Pubabu Besipae melanda dua unit bangunan darurat dan tidak diketahui penyebab kebakaran. Pihaknya sedang melakukan identifikasi sumber api dan penyebab kebakaran.

Kapolres Aria Sandy mengimbau agar di tengah kondisi konflik di Besipae, setiap orang menjaga situasi tidak bergantung informasi yang tidak bertanggung jawab yang hanya memperkeruh suasana.

Sebelumnya, konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae kembali terjadi Rabu, (14/10/2020) antara kelompok masyarakat dari 37 kepala keluarga dengan aparat Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut tokoh masyarakat Pubabu Besipae, Niko Manao, ada terjadi konflik terkait lahan Pubabu Besipae pada Rabu, 14 Oktober 2020.

“Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT,” kata Niko Manao kepada politea.id, Kamis (15/10/2020).

Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang dimuat di media sosial yang berisi bentrokan fisik antara warga dengan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.

Ia mengatakan, bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.

Warga menolak kegiatan tersebut, kata Niko Manao, dengan alasan bahwa lahan tersebut masih berstatus sengketa sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan di dalamnya sehingga berujung terjadi perkelahian fisik.

“Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas,” kata Niko Manao.

Dalam video yang tertulis berdurasi 2 menit 36 ​​detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut. Sedangkan di sisi lain beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang pakaian sipil.

Seorang perempuan bisa terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah, sementara seorang warga lain tergeletak dan terlihat tak menyadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga dia terhempas ke tanah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu juga membenarkan adanya konflik tersebut namun membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah di Pubabu Besipae.

“Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat,” kata Marius Ardu Jelamu.

Marius Ardu Jelamu menegaskan bahwa dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kepentingan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan