oleh

Kembangkan Model Kebijakan Pendidikan Daerah Tertinggal, Kande Raih Gelar Doktor

RADARNTT, Kalabahi – Berhasil mempertahankan disertasinya tentang “Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal”, Fredrik Abia Kande meraih gelar Doktor Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia menjadi orang pertama dari Universitas Tribuana (Untrib) Kalabahi-Alor-NTT yang meraih gelar doktor di bidang manajemen pendidikan.

Pria yang akrab disapa Edy Kande, dalam disertasinya menguraikan dasar pemikiran bahwa, negara Indonesia masih memiliki Daerah Tertinggal. Di mana dari 62 daerah tertinggal (Mei 2020) sebanyak 55 (88,70%) berada di kawasan Timur Indonesia. Khusus di Provinsi NTT jumlah daerah tertinggal adalah terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Karakteristik daerah tertinggal (disadvantage area) di  NTT merupakan suatu fenomena yang bersifat multi-variabel, yaitu secara geografis (terisolasi dan sukar dijangkau), terserak sebagai konsekuensi daerah kepulauan, tertinggal karena rendahnya kemampuan ekonomi (pada level pendapatan PDRB dan PDRB per kapita, ketergantungan keuangan daerah yang tinggi dan tingkat produktivitas yang rendah), politik-pemerintahan (orbitasi) yang sulit dan kompleks/remoteness government) dan vulnerable (rawan bencana, daerah perbatasan).

Kondisi yang demikian, menurut Edy Kande, tentu memiliki penetrasi terhadap bidang pendidikan baik akses maupun mutu. Salah satu contoh dapat dilihat dari partisipasi siswa pada jenjang SMA atau sederajat, di mana partisipasi sekolah siswa dari rumah tangga dengan status ekonomi yang rendah hanya sebesar 60,89%, akan tetapi pada rumah tangga yang berstatus ekonomi tinggi mencapai 96,55% atau hampir mencakup seluruh anak usia sekolah. “Artinya, semakin tinggi status ekonomi rumah tangga semakin tinggi APK jenjang pendidikan menengah ke atas,” katanya menjelaskan.

Di sisi lain, kata Edy Kande, ditemukan bahwa kinerja pendidikan khusus pendidikan menengah di Provinsi NTT menunjukkan bahwa tingkat pemerataan (akses) pendidikan menengah telah memperlihatkan tren perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun, sekalipun demikian masih ada ketimpangan antarkabupaten. Masih rendahnya kualitas pendidikan khususnya pendidikan menengah. Dari segi tata kelola, belum baiknya penataan struktur organisasi Dinas Dikbud pasca alih kelola pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. Pengalaman dalam praktik pembuatan dan implementasi kebijakan pendidikan pun, kerap kali masih mengabaikan dimensi proses, hukum publik, prinsip-prinsip kebijakan publik, dan aspek lokalitas, seperti social capital dan kespesifikan NTT yang didominasi daerah tertinggal dan corak kepulauan. Selain itu adanya kelemahan-kelemahan dalam policy process, di mana oleh karena alasan pendanaan maka Pemprov NTT belum berani memunculkan agenda-agenda sesuai karakteristik atau kespesifikan daerah tertinggal. Itulah sebabnya umumnya dalam perumusan kebijakan hanya merujuk kepada apa yang menjadi perintah peraturan perundang-undangan dan kewenangan urusan provinsi. Dalam hal sosialisasi kebijakan pendidikan pun oleh karena struktur UPT wilayah telah dihapus pada 2018, sehingga sosialisasi kebijakan menjadi tidak efektif, walaupun menggunakan media social, akan tetapi menurut pelaku kebijakan di tingkat lapangan belum berjalan efektif. Dalam tahap implementasi, akibat ketiadaan struktur UPT wilayah di tingkat kabupaten/kota, sehingga rentang kendali (spend of control) semakin besar antara Dinas dengan Satuan Pendidikan, akibatnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan menengah kurang maksimal. Dari sisi evaluasi kebijakan juga ditemukan model pelaporan kinerja kebijakan masih jauh dari standard pelaporan kinerja OPD, di mana laporan masih bersifat informatif dan belum mengungkapkan dimensi evaluatif, serta kurang kompatibel dengan tolok ukur RPJMD. Secara umum evaluasi sampai dengan akhir Tahun Ajaran 2018 pencapaian target kinerja pendidikan belum maksimal, atau belum memenuhi target.

Berangkat dari kondisi inilah maka, Edy Kande terdorong mengembangkan suatu
model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal yang terdiri dari: policy input meliputi: kewenangan urusan daerah, perintah peraturan perundang-undangan, aspirasi masyarakat, kespesifikan daerah tertinggal, dan kinerja kebijakan sebelumnya. Sementara policy process dimaksud, menurut Fredrik Kande, terdiri dari tujuh tahap yakni: penetapan agenda kebijakan (agenda setting), perumusan kebijakan (policy formulation), pengesahan kebijakan (policy legitimation), sosialisasi kebijakan (policy socialization), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), pengendalian kebijakan (policy controlling), dan keberlanjutan kebijakan (policy sustainability). “Masing-masing tahap memiliki komponen dan prosedur yang saling terkait, menunjang dan bekerja dalam satu sistem kebijakan,” tegasnya.

Sedangkan policy output adalah kinerja kebijakan yang antara lain dinyatakan dalam melalui Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Jumlah Anak Putus Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, SMA/SMK terakrediasi minimal “B”, dan jumlah lulusan yang masuk pada Perguruan Tinggi favorit. Lingkup kebijakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Daerah bidang pendidikan, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan penelitian disertasinya, Edy Kande dibimbing Promotor Prof. Dr. Sugiyono, M. Pd; dan Ko-Promotor Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, M. Pd dan mendapatkan expert judgement antara lain dari dua dosen UNDANA Kupang yakni Dr. Yohanes Tuba Helen, dan Dr. David B.W. Pandie tersebut berhasil mengembangkan
Model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal (“Model NTT BIJAK MEMBANGUN”) dengan tujuh nilai kebaruan (novelty) sebagai model alternatif untuk diterapkan dalam rangka mengakselerasi peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan di NTT, sebagai berikut: (1) Terdapat pengembangan tahapan dalam proses kebijakan dengan tujuan untuk mengafirmasi pendidikan di daerah tertinggal. (2) pengembangan input kebijakan, yakni dari tiga input yang
umumnya dirujuk sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor: 23/2014, namun peneliti menambahkan dua input baru yakni dengan tujuan mengakomodir kespesifikan permasalahan dan potensi daerah tertinggal. (3) pengembangan deskripsi tugas pelaku kebijakan di tingkat pemerintah maupun legislatif dengan tujuan meningkatkan sensitivitas dan tanggung jawab pemerintahan provinsi terhadap permasalahan pendidikan di daerah tertinggal. (4) pengembangan agenda kebijakan afirmatif dengan tujuan mengafirmatifkan kebijakan pada daerah tertinggal dalam rangka mempercepat akses, mutu, dan daya saing pendidikan menengah. (5) Implementasi uji coba (tanpa sanksi) dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dalam pemahaman dan pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan menengah. (6) Pelibatan stakeholder yang luas termasuk unsur yudikatif dengan tujuan
mendemokratiskan proses kebijakan dan mencegah praktik “korupsi kebijakan. (7)
adanya rekognisi satuan pendidikan dengan tujuan mendemokratiskan proses kebijakan dan meningkatkan rasa memiliki sekolah terhadap kebijakan pendidikan menengah.

Berdasarkan temuan penelitian dalam disertasinya, Edy Kande menyarankan pemanfaatan model kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dapat mengadopsi agenda-agenda kebijakan afirmatif dalam rangka mengakselerasi peningkatan akses dan mutu penddikan di Daerah Tertinggal di Indonesia seperti: (a) Peraturan Penerimaan Peserta Ddidik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK dengan dapat menetapkan zonasi menggunakan jumlah SMP pendukung selain zonasi kecamatan; (b) PPDB jalur zonasi pada sekolah di Daerah Tertinggal, disarankan minimal 90%, bukan minimal 50% sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI 44/2019, oleh karena dalam kenyataan umumnya jumlah pendaftar lebih kecil daripada daya tamping (c) Perlu pengangkatan dan pengelolaan guru kontrak provinsi berbasis Daerah Tertinggal; (d) Perlu Pendidikan Profesi Guru (PPG) Berbasis Daerah Tertinggal.

Kedua, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, dapat merevisi Permendes PDT-T RI No. 3/2016 (Juknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional, antara lain Pasal 7 huruf c (kriteria aksesibilitas) “rata-rata dari desa ke pelayanan pendidikan dasar”, dapat ditambah ke pelayanan pendidikan menengah. Mengingat saat ini rata penddidikan menengah telah tersebar pada semua kecamatan dan beberapa desa dalam satu kecamatan di daerah tertinggal.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri RI, dapat mengevaluasi Permendagri No.1/2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, dan dapat menambahkan dasar penyusunan Prolegda berdasarkan atas kespesifikan daerah dan kinerja sebelumnya.

Keempat, DPRD NTT, dapat melakukan: (a) Mengadopsi model “NTT BIJAK MEMBANGUN” sebagai model alternatif untuk meningkatkan fungsi-fungsi DPRD dalam mendorong akselerasi peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi NTT. (b) Mengadopasi agenda-agenda kebijakan afirmatif antara lain: (1) Deregulasi Perda yang mengafirmasi kespesifikan Daerah Tertinggal, antara  lain sebagaimana amanat PP 78/2014;  (2) Memaksimalkan fungsi pengawasan terkait: (a) Tata kelola kelembagaan OPD Dinas DIKBUD agar efektif, efisien, dan sinergis sesuai konteks Daerah Tertinggal, di antaranya penetapan UPT Wilayah atau Cabang Dinas Dikbud di Kabupaten. (b) Distribusi dan redistribusi guru. (c) Ketersediaan sekolah berbasis kespesifikan dan keunggulan lokal Daerah Tertinggal: pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, peternakan, dan pengembangan budaya lokal. (d) Keselarasan bidang studi SMK dengan kegiatan utama ekonomi di Daerah Tertinggal;  (e) Diversifikasi kurikulum sesuai potensi, minat & kecerdasan individu, dan kespesifikan lokal; (f) Kemitraan dan sinergi berbasis aktor (masyarakat lokal); dan (g) Perlunya Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Provinsi bagi pendidikan menengah.

Kelima, Pemerintah Provinsi NTT, dapat melakukan: (a) Mengadopsi model “NTT BIJAK MEMBANGUN” hasil pengembangan sebagai model alternatif dalam meningkatkan kualitas proses kebijakan pendidikan menengah di NTT. (b) Mengadopsi agenda-agenda kebijakan afirmatif, komponen-komponen dan prosedur model “NTT BIJAK MEMBANGUN” hasil pengembangan untuk memperbaiki kualitas proses kebijakan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan akses, kualitas, tata kelola, dan daya saing pendidikan menengah di NTT.

Ujian Online Promosi Doktor Pendidikan berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2020 dihadapan penguji: Prof. Dr. Bambang Budi Dwiyono, M. Pd (Penguji Utama 1) – Universitas Negeri Malang, Prof. Slamet PH, MA.,M.Ed.,MA.,MLHR., Ph.D (Penguji Utama 2) – Universitas Negeri Yogyakarta), Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, M. Pd (Ko-Promotor/Penguji) – Universitas Negeri Yogyakarta), Prof. Dr. Sugiyono, M. Pd (Promotor/Penguji) – Universitas Negeri Yogyakarta), Prof. Dr. Husaini Usman, MT., M. Pd (Sekretaris/Penguji) – Universitas Negeri Yogyakarta), Prof. Dr. Margana, M. Hum (Ketua/Penguji) – Universitas Negeri Yogyakarta). (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan