oleh

Kesepakatan Gubernur NTT, Bupati dan Walikota Tidak Berbasis Evaluasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan

-News-2.303 views

RADARNTT, Kupang – Empat poin kesepakatan Gubernur NTT bersama Bupati dan Walikota yang diputuskan dalam rapat koordinasi virtual Selasa, (26/5/2020) dinilai sangat tidak berbasis pada data evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan. Demikian hal ini ditegaskan Pakar Manajemen Pendidikan Fredrik Abia Kande.

“Sepertinya, mohon maaf, kesepakatan tersebut dipaksakan, dan tidak berbasis pada data dan pengetahuan yang akurat terhadap potensi penyebaran Covid-19 dan perilaku masyarakat terkait anjuran atau protokol kesehatan maupun PSBB,” tegas Fredrik Kande menjawab radarntt.co, Selasa (26/5/2020) malam.

Menurut Fredrik Kande, terkesan pemerintah daerah secara sengaja ingin mengabaikan data. Daerah seperti mau satu gerbong dengan pusat saja. Itu pilihan yang dianggap aman bagi pemerintah daerah.

“Harusnya kesepakatan tersebut basisnya pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing daerah. Kami ingin tahu apa hasil evaluasinya, kan kita tidak tahu,” tegasnya meminta kepada pemerintah agar membeberkan data hasil evaluasi atas pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan di 22 kabupaten/kota.

Karena mengacu pada hasil riset Tim JAKKER NTT yang berisi kumpulan para mahasiswa dan alumni Kesehatan bahwa untuk Kota Kupang saja tingkat pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 berada di angka 67 persen, sedangkan pencegahan hanya di angka 21 persen.

“Terkait bersekolah, sepertinya sifat kesepakatannya masih umum. Apakah berlaku untuk semua jenjang dan apakah penerapannya menggunakan sift atau normalnya saja, kita belum tahu detailnya. Seperti perlu melihat perkembangan Covid-19,” pinta Fredrik Kande.

Begitu pun, hal senada disampaikan Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, apabila kurva Covid-19 di NTT melandai maka bisa melakukan aktivitas kantor pada 15 Juni 2020. Namun jika angka masih terus meningkat maka sebaiknya pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih matang.

“Untuk poin dua; hemat saya jika curva covid melandai mungkin tanggal 15 Juni sudah aman. Jika belum, apakah Pemda siap ketat protokol pencegahan di seluruh kantor pemda? Jika siap saya kira tak masalah,” tegas Beda Daton.

Terkait pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang berjumlah sekitar 5000 orang dengan melakukan karantina 14 hari di kabupaten/kota, Darius Beda Daton menegaskan, apakah pemerintah daerah siap secara fasilitas rumah karantina maupun tenaga medis, dan bagaimana dengan kesiapan masyarakat.

“Jika semua PMI yang datang di karantina, entah karantina rumah atau karantina terpusat, apakah pemda dan masyarakat siap?,” tanya Beda Daton.

Untuk itu, menurutnya diperlukan kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas karantina terpusat dan tenaga medis untuk melakukan pemantauan dan kontrol ketat kepada mereka yang sedang dikarantina. Sehingga tidak terjadi kasus seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah, seperti orang kabur dari tempat karantina dan masyarakat menolak menerima keluarganya pulang kampung.

Sementara itu, Direktur Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA INDONESIA), Gabriel Goa mengatakan, kebijakan daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Internasional yakni taat pada Protokol Kesehatan termasuk daerah Zona Hijau.

“Kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA sangat setuju bahwa sekolah dan kuliah sementara dari rumah saja dengan tetap meminta pihak Sekolah dan Kampus proaktif membantu pelajar dan mahasiswa belajar dari rumah baik secara virtual maupun jemput bola terutama di desa-desa yang belum ada akses internet,” kata Gabriel Goa.

Sedangkan untuk aktivitas pemerintahan zona hijau, dia menegaskan agar tetap beraktivitas tetapi patut diingatkan serius agar wajib mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sediakan tempat cuci tangan dan handsanitazer serta disinfektan serta jaga jarak. Jika tidak ditaati maka zona hijau pun akan menjadi zona merah!

“Kami apresiasi atensi Pemprov NTT dan Kabupaten/Kota untuk peduli PMI asal NTT baik prosedural maupun non prosedural tapi perlu dipertanyakan akurasi data-datanya 5000-an PMI berasal data darimana terus yang balik ke NTT sebelum akhir Mei dan Juni 2020 apakah sudah didata?,” tegasnya.

Menurut Gabriel Goa, dibutuhkan kerjasama serius untuk melakukan pendataan secara akurat dimulai dari desa-desa seluruh NTT tentang PMI yang akan pulang serta membantu mereka untuk bantuan sembako dan kesehatan saat tiba di daerah masing-masing.

“Dan yang paling penting adalah mempersiapkan kompetensi dan kapasitas mereka di BLK dan mengurus resmi di LTSA sebagaimana diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan Pergub NTT agar PMI dilatih di BLK dan diurus di LTSA serta berangkat dari NTT bukan di luar NTT,” pinta pemerhati masalah Pekerja Migran.

Sedangkan terkait kesepakatan keempat pembukaan pemblokiran di wilayah perbatasan antar kabupaten, dia mengingatkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se NTT sungguh taat pada Protokol Kesehatan karena jika dibiarkan bebas maka sebelumnya zona hijau bisa berubah menjadi zona merah. Karena pandemi Covid-19 sudah mendunia bukan hanya di NTT saja,” tegas Gabriel Goa. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan