oleh

Kesepakatan Status Tanah Besipae Perlu Diuji Legal Standing di Pengadilan

-News-1.955 views

RADARNTT, Kupang – Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provisi NTT, Zet Sony Libing bersama tokoh masyarakat Frans Nabuasa, Nope Nabuasa putra Alm. LB. Nabuasa, dan P.R Nabuasa menandatangani surat kesepakatan tentang status tanah Besipae.

Dalam surat setebal dua halaman itu, menyatakan kesepakatan bersama antara pihak pemerintah dan ketiga orang yang ikut menandatangi surat itu sebagai pemegang hak ulayat atas lahan seluas 3.780 hektar di Besipae yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat melalui program pertanian dan peternakan.

Proses penandatangan berlangsung di Kantor Camat Amanuban Selatan Kabupaten TTS, Jumat (21/8/2020), disaksikan Camat Yohanis Asbanu, Dandim 1621 TTS Letkol. C.Z I. Koerniawan. P, Kapolres TTS AKBP. Aria Sandi, S.IK, Staf Khusus Gubernur NTT Pius Rengka, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Ardu Jelamu, Kasat Pol PP Provinsi Cornelis Wadu, Ketua Klasis Amanuban Selatan Pdt. Yorim Y. Kause, S.Th.

Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP), dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang, selaku Tim Kuasa Hukum Warga Besipae menegaskan bahwa masalah tanah dan hutan adat Besipae, adalah masalah komunal, milik bersama, bukan milik perseorangan.

Olehnya, bicara tanah adat salah satu syarat vital adalah adanya lembaga adat selain tanah dan struktur adat masih ada. Sesuai ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

“Bukan perseorangan, orang perorang dilarang memiliki tanah ribuan hektar,” tegas Tim Kuasa Hukum dalam pernyataan pers yang diterima media ini, Sabtu (22/8/2020).

Oleh karena itu, legal standing Frans Nabuasa dan Nope J. D. L Nabuasa yang menandatangani pernyataan kesepakatan tanpa melibatkan masyarakat adat setempat perlu diuji di Pengadilan.

“Yang tandatangan surat pernyataan itu perorangan, bukan lembaga adat,” tegas Tim Kuasa Hukum.

Dijelaskannya bahwa masyarakat adat itu ada tiga kualifikasi yakni berdasar ikatan genealogis; garis keturunan, berdasar ikatan territorial; seorang bisa dikatakan masuk dalam masyarakat hukum adat kalau dia memiliki tanah di daerah asalnya dan berdasar ikatan campuran antara Genealogis dan Teritorial.

“Di Besipae adalah campuran antara Genealogis dan Teritorial, olehnya dalam mengambil keputusan terkait tanah dan hutan adat harus ada kesepakatan bersama secara komunal,” jelas Tim Kuasa Hukum.

Dijelaskan bahwa, ada tiga fungsi pokok dalam tanah ulayat di TTS yakni berfungsi sebagai Tempat Penghidupan, Kubu Pertahanan, dan Fungsi Ritual. Tiga fungsi itu berlaku bagi seluruh masyarakat adat Besipae, bukan orang perseorangan.

“Untuk kepastian hukum terkait tanah dan hutan adat ditempuh melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan hukum yang seadil adilnya,” tegasnya.

Tim Kuasa Hukum juga mengatakan terdapat tiga masalah di Besipae Kecamatan Amanuban Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur yakni; Pertama, masalah pembongkaran 29 rumah milik warga. Kedua, masalah penangkapan Anton Tanu (18) dan Kornelius Numley (64). Ketiga masalah tanah dan hutan adat Besipae.

Masalah pembongkaran rumah milik 29 warga Besipae sudah dilaporkan ke Polda NTT dengan Laporan Polisi No. STTL/B/332/VIII/RES.1.10/2020/SPKT tanggal 19 Agustus 2020.

Sedangkan, masalah penangkapan Anton Tanu (18) dan Kornelius Numley dalam pengumpulan bukti-bukti dan akan diambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan