oleh

KK Kurang Mampu di Matim, Proses Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syaratnya.

RADARNTT, Borong – Ternyata Keluarga tidak mampu bisa mengurus sertifikat tanah gratis tanpa memungut biaya, ada syaratnya yang berlaku, hal ini disampaikan Kepala Badan Pertanahan Kab.Manggarai Timur, Lambertus Klau, SE.M.A.P saat ditemui RadarNTT di ruang kerjanya, Rabu,07/10 siang.

Program sertifikat tanah gratis bagi Keluarga miskin ada semenjak diterbitnya peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala badan pertanahan Nasional nomor 25 tahun 2016. Namun, Kata Dia, belum pernah ada yang menggunakannya selama ini, Ungkap Pria berkelahiran Biduk foho Kabupaten Malaka, 31 Desember 1964 itu.

“Kami, setiap jadwal turun sosialisasi di desa, kita bicarakan hal ini, akan tetapi masyarakat kita merasa bahwa hal ini tidak penting, terkadang menganggap enteng hal yang kami sosialisasikan,” ujar Lambertus.

Dikatakannya hal tersebut sudah ada dalam undang undang dan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2016 Tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap pihak tertentu.

Lebih jauh dikatakannya, dalam peraturan menteri tersebut disebutkan pihak kertentu yang dimaksud dalam pasal 22 peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dikenakan tarif Rp 0.00 dari tarif penerimaan negara bukan pajak, terdiri
a. Keluarga tidak mampu;

b. Kasyarakat yang termasuk dalam perogram pemerintah bidang perumahan sederhana;

c. Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren dan panti asuhan,panti jompo, cagar budaya , situs/ tempat ziarah;

d. Veteran, pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Suami/ Istri/ Janda/ Duda Veteran/pensiunan PNS/ purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI.

e. Instansi pemerintah/ pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dan tidak bersifat profit; f. Wakil atau; g. Masyarakat hukum adat, tandasnya .

Kata Lamber, untuk desa desa yang sudah terdata sebelumnya yang telah mendapat program PTSL, untuk tahun tahun sebelumnya namun belum diterbitkan Sertifikatnya, itu disebabkan karena pencapaian target maksimal terbatas oleh karena data kepemilikan tidak sesuai dengan data capilduk.

“Masyarakat yang sudah melakukan pendataan didesanya, bisa datang kekantor badan pertanahan untuk mengurus terbit sertifikat tanahnya, gratis”, Ungkap Pria yang baru mengabdi semenjak Agustus tahun 2019 tersebut.

Tentu saja biaya pengukurannya sudah dilakukan melalui pendataan didesa sebelumnya. Tinggal saja masyarakat membiayai panitia, lanjut Lamber, yang betul- betul tidak mampu membiayai itu , dengan membawa sertakan surat keterangan keluarga tidak mampu dari pemerintah desa dan mengetahui kecamatan setempat, Lanjutnya.

“Surat keterangan tidak mampu itu merupakan persyaratan utama pemohon menerbitkan sertifikat tanah bagi keluarga tidak mampu.” Tegas Lamber.

Begitu pula dengan poin poin lain seperti Veteran, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI,Pensiunan PNS juga sertakan surat keterangan pensiunan.

Dirinya menghimbau kepada seluruh Masyarakat Matim merasa dirinya seperti yang amanatkan Undang Undang, atau merupakan keluarga tidak mampu, dipersilahkannya untuk menggunakan kesempatan yang telah disahkan oleh peraturan perundang undangan tersebut. (GN/RN)

Komentar