oleh

Lindungi Petani NTT dari Perampasan Ruang Hidup

-News-436 views

RADARNTT, Kupang – Petani sering dijuluki pahlawan pangan nasional. Namun kemiskinan tetap menjadi mimpi buruk yang selau berulang dalam dinamika kehidupan petani. Sehingga butuh perlindungan kepada petani dari perampasan ruang hidup.

Demikian tegas Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang  Tanaamahu Paranggi, saat memperingati hari Petani Nasional 24 September 2020 di Kupang.

Umbu Wulang membeberkan ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kemiskinan petani terutama mereka yang berada di perdesaan di NTT, yaitu:

Pertama, timpangnya tata kuasa dan tata kelola lahan. Hal itu terlihat dari minimnya akses petani terhadap lahan, modal maupun sarana prasarana penunjang aktivitasnya.

Kedua, alih fungsi lahan pertanian pun semakin meluas di kawasan pertanian, oleh industry. Baik industry pemukiman, pertambangan dan lain sebagainya. Kegiatan kegiatan industry yang tidak peka tani  mengakibatkan menurunya lahan pertanian.

Ketiga, permasalahan kualitas lahan pertanian yang semakin rusak oleh pencemaran limbah pertambangan. Juga menurunnya daya dukung kualitas lahan akibat kekeringan dan banjir yang melanda NTT. Serta wabah penyakit yang melanda.

Keempat, rendahnya jaminan untuk perlindungan bagi para petani dan buruh tani. Baik kualitas hidupnya maupun ruang kelolanya

“Catatan di atas berdasarkan pada berbagai fakta yang terjadi beberapa tahun belakangan ini,” tegas Umbu Wulang.

Menurut dia, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat petani di perdesaan. Misalnya, kasus sengketa lahan antara petani dan PT MSM di Sumba Timur, pencemaran sawah oleh tambang di Takari, Kabupaten Kupang, kasus wabah belalang di Sumba, pencemaran oleh PLTU Ropa di Ende.

“Konflik alih fungsi lahan akibat proyek geothermal di Manggarai Barat. Konflik Tambang Semen di Manggarai Timur. Kasus kematian Petani Poro Duka di Sumba Barat. Yang terbaru kriminalisasi tiga petani di Sumba Timur oleh pihak PT MSM,” lanjutnya.

Dari fakta fakta ini, tegas Umbu Wulang, WALHI NTT melihat pemerintah gagal menjalankan perintah undang undang untuk melindungi dan memakmurkan petani.

“Kecenderungan sikap pemerintah belakangan lebih memilih untuk bekerjasama secara serius dengan investor skala besar yang padat modal dan berwatak ekonomi kapitalisme semata,” tegas Umbu Wulang.

Oleh karena itu, WALHI NTT memberikan pandangan beberapa hal berikut:

Pertama, Pemerintah di NTT harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kehidupan pertanian di NTT sekaligus mengeluarkan kebijakan yang melindungi petani.

Kedua, Pemerintah di NTT untuk menghentikan segala upaya alih funsi lahan pertanian menjadi areal industry lain yang mengancam keberlanjutan kehidupan petani dan dunia pertanian di NTT

Ketiga, Pemerintah di NTT Menghentikan berbagai proses pencemaran lahan pertanian yang dilakukan oleh para pelaku usaha industry di NTT

Keempat, Pemerintah di NTT menghentikan berbagai proses kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani yang sedang memperjuangkan nasibnya dan ruang kelolanya.

Kelima, Pemerintah di NTT harus mengeluarkan kebijakan dan program dukungan yang lebih sungguh sungguh dalam hal anggaran, pengairan, teknologi, pasar dan kelompok tani.

Keenam, Pemerintah di NTT harus mengeluarkan kebijakan untuk melindungi lahan-lahan pertanian dari proses alih fungsi lahan dan sumber air petani.

Secara natural petani NTT juga disuguhi masalah kekeringan yang mungkin sudah menjadi keseharian saat musim kemarau seperti saat ini, maka pertanian dan petani kita mesti dilindungi dari aspek sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil atau panen dan pasca panen. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan