oleh

Masa Depan Demokrasi dan Politik Lingkungan Hidup di Indonesia

RADARNTT, Kupang — Pemilu 2019 yang telah berlangsung, menyisakan berbagai pekerjaan rumah yang seharusnya bisa dijawab oleh kekuatan masyarakat sipil, yakni kenyataan dimana isu-isu pokok kerakyatan seperti isu lingkungan hidup nyaris tenggelam oleh menguatnya politik identitas.

Isu lingkungan hidup belum menjadi isu utama dan bahkan bagi partai politik, isu lingkungan hidup bukanlah isu penting dan berdampak bagi elektabilitas partai politik atau perolehan suara yang diincar. Bagi partai politik dan elit politik, isu utama adalah isu ekonomi, sementara lingkungan hidup justru bertentangan dengan isu ekonomi.

CSIS dalam surveinya menemukan hanya ada 1 partai politik yang spesifik menyebutkan lingkungan dalam visi misinya yakni PSI. Sementara dalam telaah WALHI, ada 5 partai politik yang memuat isu lingkungan hidup dari seluruh dokumen organisasi (visi misi, program, manifesto dan lain-lain), namun sayangnya masih belum secara tegas menggambarkan bahwa
persoalan lingkungan hidup sebagai persoalan struktural. Itupun hanya di atas kertas, karena pada akhirnya kader partai politik tidak menjadi dokumen parpol dalam praktik politiknya.

Bagi masyarakat, isu lingkungan hidup juga belum menjadi preferensi dalam menentukan hak politiknya. CSIS menunjukkan isu lingkungan hidup kurang seksi dibandingkan dengan isu ekonomi dan masalah sosial bagi pemilih di pemilu 2019. 1,6 persen responden yang mengatakan bahwa isu kerusakan lingkungan hidup merupakan hal yang penting. Tantangan terbesar lainnya di Indonesia dengan fenomena post truth di tengah masyarakat pada satu sisi, dan di sisi yang lain elit politik acap kali menggunakan kerapuhan sosial yang ada di masyarakat.

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan di tengah fakta krisis yang dialami oleh rakyat, khususnya kelompok marjinal seperti petani, nelayan, perempuan dan miskin kota. Terlebih di awal tahun 2020, kita sudah dihadapkan pada bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, akibat penghancuran lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat. BNPB bahkan menyebutkan alih fungsi lahan menjadi penyebab bencana yang terjadi. Krisis iklim semakin menambah buruk bencana yang terjadi.

Namun di ruang yang lain, dalam konteks politik, kita juga dihadapkan pada situasi dimana ruang demokrasi semakin dipersempit dan reformasi dikorupsi, agenda reformasi dan agenda demokrasi dibajak oleh kekuasan, baik kekuasaan politik maupun ekonomi. Suara rakyat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan ruang hidupnya dibungkam oleh kekuasaan.

Padahal agenda mewujudkan keadilan ekologis mensyaratkan adanya ruang demokrasi yang terbuka bagi rakyat. WALHI NTT menggelar Diskusi Masa Depan Demokrasi dan Politik Lingkungan Hidup di Indonesia, Minggu 16 Pebruari 2020, untuk membaca situasi terkini dan memprediksikan situasi demokrasi dan masa depan lingkungan hidup Indonesia, dan lebih spesifik Nusa Tenggara Timur (NTT) ke depan, serta langkah-langkah apa yang bisa dilakukan bersama untuk memastikan agenda lingkungan hidup menjadi arus utama di tengah publik yang juga semakin apatis dengan politik.

Diskusi bertujuan membaca situasi krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia khususnya di provinsi NTT, membaca tantangan demokrasi dan agenda politik lingkungan hidup di NTT khususnya dalam momentum Pilkada 2020, dan memperkuat diskursus politik lingkungan hidup di NTT dengan menghadirkan narasumber Ketua Dewan Nasional WALHI, Risma Umar, Ketua WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paringgi.

Dalam pemaparannya Umbu Wulang menegaskan bahwa di NTT tidak ada politik lingkungan yang nyata dari pemerintah dan DPRD yang berbasis lokal sesuai situasi riil seperti sabana, karst dan lain-lain tetapi yang ada hanya proyek-proyek lingkungan.

“Tidak ada pemimpin kita yang memiliki kemampuan menterjemahkan masalah lingkungan sebagai fokus utama, kalau ada pun hanya jadi bumbu-bumbu visi misi politik,” ujar Umbu Wulang.

Menurutnya pemerintah cenderung lebih memihak investor bukan rakyat, ia mengambil contoh kasus kematian Poro Duka di Sumba beberapa tahun lalu karena mempertahankan tanahnya yang diambil investor, dan kasus yang terbaru beberapa hari lalu masyarakat Besipai yang diusir Gubernur NTT.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional WALHI, Risma Umar membeberkan, konteks Indonesia hari ini terjadi ketimpangan penguasaan ruang. Siapa sih yang menguasai kawasan hutan, lahan, laut dan bahkan udara.

Menurut Risma luas daratan Indonesia tidak lagi dimiliki rakyat, sedang terjadi ketimpangan penguasaan ruang. Kurang lebih hanya 13 persen luas wilayah Indonesia yang dikuasai rakyat, selebihnya dikuasai oleh korporasi dan investasi.

“Ketimpangan penguasaan ruang berimplikasi pada konflik agraria baik darat maupun laut, dalam kondisi ini rakyat pasti akan melawan karena ini menyangkut mempertahankan hak hidup, budaya dan spiritualitas,” tutur Risma. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan