oleh

NTT Belum Usulkan PSBB

-News-1.653 views

RADARNTT, Kupang – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marius Ardu Jelamu mengatakan bahwa provinsi NTT belum mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena belum memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

“Belum, belum memenuhi persyaratan sesuai perintah UU,” jawab Marius, via pesan whatsapp ke media ini, Rabu (22/4/2020) malam, saat ditanya rencana pemberlakuan PSBB di NTT.

Marius Jelamu menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, ada dasar pertimbangan yang harus disiapkan seperti data terkait jumlah dan kasus kematian serta adanya epidemologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Di samping itu, perlu menyiapkan data dukung yang diperlukan terkait peningkatan data kasus menurut waktu dan kurva epidemologi.

“Saat ini, kita fokus pada tracking dan tracing kontak penularan dari kasus 01 dan juga memantau dan mengawasi secara ketat perlintasan orang di pintu-pintu masuk baik melalui transportasi darat, laut dan udara,” kata Marius.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menghitung kesiapan beberapa hal di antaranya harus memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Karena, menurut Marius, PSBB menimbulkan gerakan besar pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar jika kebutuhan sangat penting saja.

Sehingga pemerintah tetap mengimbau agar masyarakat taat melakukan social distancing dan physical distancing dengan tetap di rumah, memakai masker, mencuci tangan dan manjaga jarak, tidak melakukan kegiatan yang menghimpun banyak orang.

“Masyarakat diminta untuk taat pada protokol kesehatan agar segera memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Marius. Sembari pemerintah sedang melakukan penanganan dampak ekonomi dan sosial dengan segera memberikan jaringan pengaman sosial melalui bantuan tunai dan sembako per kepala keluarga.

“Secara teknis sedang dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh dinas dan instansi terkait, jadi mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan semua unsur baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tutup Marius Jelamu.

Sebelumya pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Wilayah Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paringgi, bahwa seharusnya pemerintah NTT juga mengajukan PSBB. “Logikanya, semakin minim fasilitas medis yang dimiliki oleh setiap daerah, maka pencegahan harus diperbesar dan diperkuat. Kota harus mencegah orang pulang kampung. Karena desa tidak punya kemampuan dalam konteks penanganan pasien,” tegas Umbu Wulang, kepada media ini, Senin (20/4/2020) lalu. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan