oleh

Omnibus Law RUU Ciptaker Berisi Pasal Kontroversi

RADARNTT, Jakarta — Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menyimpan sejumlah pasal kontroversi terkait kewenangan DPR yang digerogoti, dan kelompok buruh yang menilai sangat merugikan mereka.

Sehingga misi Presiden Joko Widodo membuka lapangan kerja dan membantu masyarakat sirna karena hanya menguntungkan Pemerintah yang bebas mendatangkan investasi.

“Ini misi yang sangat berbahaya dan sekaligus membuat Pemerintah sulit dipercaya punya niat jujur terkait misi Omnibus Law Ciptaker itu,” ucap Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus kepada Indozone, Selasa, (18/2/2020).

Menurutnya, jika Pasal 170 dalam RUU Ciptaker lolos, maka sesungguhnya aturan apapun bahkan pasal lain di UU Ciptaker menjadi tidak penting lagi. Aturan atau UU sesungguhnya adalah Pemerintah itu sendiri.

“Pemerintah adalah UU dan UU adalah Pemerintah. Konstruksi ini yang nampaknya menjadi nafas pembuat UU Ciptaker dan jika lolos maka memang investasi akan berjalan cepat karena praktis semuanya bisa dinegosiasikan dengan Pemerintah saja. Tak perlu baca peraturan karena pemerintah adalah aturan itu sendiri,” jelasnya.

Lucius mengatakan RUU ini berpotensi disahkan secara mulus dan lolos saat pembahasan bersama DPR karena hampir semua Fraksi Pro pemerintah mungkin akan mendukung ide ini.

“Tentu saja karena ide ini juga memudahkan elit parpol mendapatkan celah untuk bermain,” ungkapnya.

Lucius menjelaskan pasal 170 ini menunjukkan semangat pemerintah yang sewenang-wenang. “Kesewenangan yang dibungkus rapih  melalui jargon investasi yang selalu disebut bertujuan untuk memperbanyak lapangan kerja, walau sesungguhnya lapangan kerja itu tak pernah menjadi tempat menggembirakan bagi para pekerja,” jelasnya.

Dia berharap, DPR melalui Baleg segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pasal-pasal di dalam RUU tersebut.

“Pasal-pasal bermasalah seperti Pasal 170 ini harusnya tak perlu ada dan Baleg mesti menghapusnya di langkah pertama,” tegas Lucius.

Dilansir republika.co.id, Pasal 170 Omnibus Law menyebutkan suatu UU bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai polemik dan kontroversi. Belakangan diketahui, terdapat salah satu pasal dalam beleid itu yang akan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Kontroversi Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja BAB XIII (tentang Ketentuan Lain-lain)

Pasal 170

Ayat 1, “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.”

Ayat 2, “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).”

Ayat 3, “Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan