oleh

Pariwisata Premium Labuan Bajo Harus Berkontribusi bagi Kesejahteraan Rakyat

-News-551 views

RADARNTT, Kupang – Penetapan destinasi Labuan Bajo sebagai pariwisata premium oleh pemerintah dan menjadi sorotan dunia, seyogyanya harus memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kabupaten Manggarai Barat.

Demikian dikatakan Pegiat Sosial dan Pembangunan Masyarakat, Sebastian Ola, Sabtu, (25/7/2020) di Kupang.

Menurut Sebas Ola sapaan karibnya, status pariwisata premium Labuan Bajo perlu didukung oleh semua pihak, dengan sistem pengelolaan yang tepat akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penjual tanah lalu tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri karena dikuasai investor dari luar,” tegas Sebas Ola.

Masyarakat harus berdaulat atas aset pariwisata yang sangat bernilai tinggi itu, tegasnya. Sesuai hasil assessment bahwa saat ini marak terjadi jual beli putus tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya. Padahal tanah merupakan aset penting dan sangat terbatas, sehingga perlu dijaga penguasaannya dan kepemilikannya.

“Investasi penting dilakukan untuk mewujudkan pariwisata premium tetapi dengan cara melibatkan masyarakat sebagai pemilik atas aset dan nilai investasi,” tutur Sebas Ola.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan Labuan Bajo perlu belajar dari Bali, yang mana disana masyarakatnya tidak pernah menjual tanah tetapi dikontrakan kepada investor atau pelaku pariwisata. Sehingga masyarakat masih memiliki hak atas aset, dan dalam waktu tertentu dapat diambilalih jika kontraknya berakhir dan tidak dilanjutkan.

“Saat saya ke Labuan Bajo dan berkeliling di beberapa tempat disana, beberapa perbukitan yang view bagus. ternyata itu telah dijual putus oleh pemilik tanah kepada Asing, baik asing Indonesia maupun asing Manggarai Barat,” tutur Sebas Ola.

Kondisi ini, lanjut dia, mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dan Pusat tidak peka terhadap pariwisata yang mensejahterakan rakyat.

“Karena rakyat tidak boleh teralienasi dari dan atas tanahnya. Apalagi rakyat menjadi orang Asing di atas tanahnya yang kemudian dibangun vila atau hotel mewah atasnama pariwisata itu,” tegas Sebas Ola.

Maraknya jual beli tanah juga memunculkan mafia tanah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Desember 2019 silam mengatakan, Labuan Bajo menghadapi krisis agraria. Ini seiring maraknya masalah sertifikat tanah ganda hingga dugaan pemilikan tanah oleh asing.

Ia menjelaskan, bisa ada lebih dari dua sertifikat tanah untuk lahan yang sama. Alhasil, konflik lahan tak bisa terhindarkan. Ia mencontohkan konflik lahan dalam pembangunan bandara internasional Labuan Bajo. “Setelah ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) Badan pertanahan, berkurang,” kata dia dalam diskusi dengan wartawan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin (9/12/2019) dilansir katadata.co.id.

Sedangkan terkait pemilikan lahan oleh asing, ia mengatakan, banyak wilayah bagus di Labuan Bajo yang diduga dimiliki warga negara asing atas nama warga lokal. Sejauh ini, belum ada peraturan daerah untuk mencegah praktek semacam ini. Namun, ke depan, ia menilai harus ada peraturan terkait.

Kemungkinannya, peraturan yang dimaksud berisi pembatasan penjualan tanah. “Kami harap seperti Bali, kalau bisa ke depan kontrak, hak guna, itu harapan kami ke depan, tapi belum ada peraturan terkait,” ujarnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan