oleh

PBNU Minta Tunda Pilkada Serentak 2020

RADARNTT, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga darurat kesehatan terlewati.

Setelah mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, Nahdlatul Ulama bersama segala ikhtiar, doa dan tawakal guna menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

“Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mal) masyarakat. Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk pengentasan krisis kesehatan,” demikian ditegaskan dalam pernyataan sikap PBNU yang ditandatangani Ketua Umum, KH. Said Aqil Siroj dan Sekretaris H.A. Helmy Faishal Zaini di Jakarta, 20 September 2020.

PBNU menegaskan bahwa, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia juga tengah menghadapi agenda politik, yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, yang puncaknya direncanakan pada 9 Desember 2020.

Menurut PBNU, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, namun terbukti dalam pendaftaran pasangan calon, telah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

Fakta menunjukkan bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit Covid-19.

Oleh karena itu, PBNU, perlu menyampaikan sikap berikut:

Pertama, meminta kepada komisi pemilihan umum republik Indonesia, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

Kedua, meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Ketiga, selain itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek mengingatkan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 tentang  perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 201A memberikan kesempatan penundaan Pilkada jika ada bencana non alam.

Oleh karena itu, lanjutnya, regulasi memberikan kemungkinan penundaan Pilkada. Substansi Perpu nomor 2 tahun 2020 mengatur pilkada dalam suasana normal. Apalagi teknis pelaksannaanya belum mengatur Pilkada dalam situasi gawat Covid-19 ini.

“Perpu ini juga berasumsi bahwa pandemi covid mulai terkendali. Ternyata kondisinya justru semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, sebaiknya ditunda dulu pelaksanaan pilkada agar jangan jatuh korban rakyat lebih banyak lagi di negeri ini,” tegas Ola Hurek.

Ia menegaskan bahwa tunda Pilkada bukan kegagalan Pemerintah. Menunda Pilkada untuk lebih mengedepankan aspek kamanusiaan. “Dan tunda pilkada karena pandemi global yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Pemerintah jangan sampai merasa gagal,” tandasnya via WahtsApp, Minggu (20/9/2020). (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan